Dinas perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

Untuk  melaksanakan  tugas tersebut,  Dinas  Perdagangan  menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan dan Pasar;
  3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Perdagangan, dan Pasar;
  4. Penyelenggaraan Kesekretariatan dinas;
  5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
  2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  3. Penatausahaan keuangan;
  4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
  5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1     Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi Dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, melaksanakan penatausahaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan penatausahaan keuangan, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
  2. Melaksanakan dan penyusunan bahan perencanaan meliputi : rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (Renja) dan perencanaan dinas lainnya;
  3. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  4. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
  5. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
  6. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
  7. Menyusun laporan keuangan dinas, meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan tahunan dan berkala, serta laporan keuangan lainnya;
  8. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup dinas dan laporan dinas lainnya;
  9. Membina penyelenggaraaan fungsi perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan dinas;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2     Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian lingkup dinas;
  2. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
  3. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
  4. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
  5. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset dinas;
  6. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  7. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
  8. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
  9. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PERDAGANGAN

Bidang perdagangan mempunyai tugas, melaksanakan pengendalian usaha, perlindungan konsumen dan pengembangan usaha perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perdagangan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perdagangan;
  2. Penyusunan program kegiatan dibidang perdagangan;
  3. Pemberian informasi peraturan, persyaratan dan kelengkapan pengajuan perizinan dalam rangka pengendalian usaha;
  4. Penyusunan konsep rekomendasi pelayanan perizinan;
  5. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, informasi perlindungan konsumen;
  6. Pelaksanaan, pendaftaran dan pengusulan pembentukan lembaga perlindungan konsumen;
  7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengembangan perdagangan;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1     Seksi Pengendalian Usaha

Seksi pengendalian usaha mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian usaha perdagangan,  dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, pengendalian usaha perdagangan;
  2. Menyusun rencana kegiatan pengendalian usaha perdagangan;
  3. Menyusun konsep rekomendasi pelayanan perizinan;
  4. Melaksanakan pemeriksaan lapangan tentang kelayakan usaha sesuai dengan permohonan perizinan;
  5. Melaksanakan operasi pasar serta monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  6. Mengumpulkan, menyusun dan menyebarluaskan informasi mengenai harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2     Seksi Perlindungan Konsumen

Seksi perlindungan konsumen mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan dan pelayanan perlindungan konsumen,  dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pelayanan perlindungan konsumen;
  2. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan perlindungan konsumen;
  3. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi perlindungan konsumen;
  4. Melaksanaan pendaftaran dan pemberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
  5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3     Seksi Pengembangan Usaha

Seksi pengembangan usaha mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha perdagangan,  dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha perdagangan;
  2. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pengembangan usaha;
  3. Memfasilitasi bimbingan teknis dan permodalan bagi pedagang kecil dalam pengembangan usaha;
  4. Mengumpulkan, menyusun dan menyebarluaskan informasi mengenai promosi perdagangan dalam negeri;
  5. Menyiapkan bahan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam hal promosi perdagangan dalam negeri;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PASAR

Bidang pasar mempunyai tugas, melaksanakan pengendalian pembangunan, pendapatan dan penataan pedagang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perdagangan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pasar;
  2. Penyusunan program kegiatan dibidang pasar;
  3. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar, penyelenggaraan kemitraan pedagang, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
  4. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pedagang, penetapan dan penagihan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, penyelengggaraan pembukuan dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan serta menginventarisasi tunggakan;
  5. Pelaksanaan pembinaan penyuluhan pedagang, keamanan dan ketertiban pedagang, dan penataan pedagang.
  6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengembangan pasar;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1     Seksi Pembangunan, Pengembangan Dan Kemitraan

Seksi Pembangunan, Pengembangan dan Kemitraan mempunyai tugas, melaksanakan pembangunan dan pengembangan perdagangan, kemitraan dan pemeliharaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pembangunan, pengembangan dan kemitraan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pembangunan, pengembangan dan kemitraan;
  2. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar daerah, pasar percontohan, pasar lingkungan dan pasar kelurahan atau pembangunan pasar untuk wilayah-wilayah tertentu berdasarkan studi kelayakan;
  3. Penyelenggaraan kemitraan pedagang kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;
  4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar serta perawatan dan rehabilitasi atas kerusakan sarana dan prasarana pasar;
  5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sektor perdagangan barang dan jasa;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2     Seksi Pendapatan

Seksi Pendapatan mempunyai tugas, melaksanakan pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan serta pembukuan dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi pendapatan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pendapatan;
  2. Penyusunan program kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan;
  3. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  4. Pelaksanaan penetapan dan penagihan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah mempunyai batas waktu yang telah ditentukan/ jatuh tempo dan melayani keberatan terhadap ketetapan besarnya retribusi;
  5. Penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
  6. Penyelengggaraan pembukuan dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan menginventarisasi tunggakan;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja pengelola pendapatan daerah;
  8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3     Seksi Pembinaan Dan Penataan Pedagang

Seksi pembinaan dan penataan pedagang mempunyai tugas, melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan, Pendataan Pedagang, serta menyelenggarakan kemanan dan ketertiban pedagang dan pasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pembinaan dan penataan pedagang menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan dan penataan pedagang;
  2. Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi dan pendataan serta melakukan penataan, pengamanan dan penertiban pedagang atau lokasi tempat usaha bagi pedagang dan atau sarana prasarana dan asset pedagang;
  3. Pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas dan petugas keamanan, dan ketertiban serta petugas penataan pasar;
  4. Pelaksanaan pembinaan terhadap petugas keamanan;
  5. Menganalisa kebutuhan petugas keamanan dan ketertiban pasar serta mengangkat dan memberhentikan petugas Satpam Pasar;
  6. Pencatatan, pelaporan dan pengkoordinasian kejadian dan peristiwa keamanan dan ketertiban serta penataan pedagang dan tempat usaha bagi pedagang kepada dinas/instansi/lembaga lain
  7. Pengupayaan kebutuhan sarana dan prasarana dan perlengkapan kerja petugas keamanan, ketertiban dan penataan pedagang;
  8. Penyusunan rencana dan petunjuk tekhnis pelaksanaan pemeliharaan keamanan, ketertiban pasar dan operasi penataan pedagang;
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan dilakukan lebih lanjut dengan peraturan Walikota .