Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  Penduduk Dan  Keluarga Berencana  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  Penduduk Dan  Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
  2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
  3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
  4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
  5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
  6. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB
  7. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
  8. Pelaksanaan pelayanan KB
  9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  10. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  11. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
  12. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk  Keluarga Berencana dan Pemberyaan Perempuan Perlindungan Anak.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
  2. Penyusunan rencana program dan anggaran
  3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat
  4. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP danpengelolaan sarana

1.1 Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana  program  dan anggaran serta melakukan koordinasi program dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan lingkup dinas
  2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dilingkup dinas
  3. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan meliputi : rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (Renja) dan perencanaan dinas lainnya;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup dinas;
  5. Membina penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pelaporan dinas;
  6. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
  7. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2.    Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi administrasi keuangan pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun bahan kebijakan tehnis bidang keuangan pelaporan lingkup dinas
  2. Membina penyelenggaraan fungsi keuangan pelaporan dinas.
  3. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan.
  4. Membina penyelenggaraan fungsi kuangan pelaporan dinas
  5. Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
  6. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas
  7. Melaksanakan penata usahaan keuangan dinas
  8. Menyusun laporan keuangan dinas meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan keuangan tahunan dan berkala serta laporan keuangan laiannya.
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

1.3.    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, melakukan pemberian dukungan administrasi ketata usahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian
  2. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
  3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga/perlengkapan dinas;
  4. Melaksanakan pendataan dan melaporkan barang inventaris perlengkapan dinas
  5. Melaksanakan pemeliharaan barang-barang inventaris baik yang bergerak dan tidak bergerak;
  6. Melakukan pengamanan penyimpanan arsip/surat menyurat baik yang aktif maupun non aktif;
  7. Menyiapkan rapat-rapat koordinasi;
  8. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian;
  9. Membuat daftar usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dan mutasi pegawai;
  10. Mengusulkan angka kredit untuk tenaga fungsional PKB/PLKB;
  11. Menyusun DUK dan melaksanakan pembinaan pegawai;
  12. Mengelola usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN, DAN PENGGERAKAN

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan tehnis (penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi) dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, melalui penggerakan masyarakat penyuluhan, advokasi dan KIE, dan pendayagunaan petugas lapangan KB (PKB/PLKB)/institusi masyarakat (kader) serta melaksanakan penghimpunan data, pengolahan data, pelaporan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, evaluasi pelaksanaan proram.

Bidang pengendalian,  penyuluhan,  pendayagunaan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah  di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  3. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
  5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk
  6. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  7. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
  8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  9. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  10. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

2.1     Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,   pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan,  dengan  penjabaran tugas  sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan pembinaan advokasi dan penggerakan
  2. Melaksanakan bimbingan kegiatan penggerakan masyarakat (advokasi & KIE)
  3. Melaksanakan bimbingan advokasi dan penggerakan sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) kependudukan dan keluarga berencana ;
  4. Melaksanakan kebijakan teknis, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) advokasi dan penggerakan kependudukan dan keluarga berencana
  5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2.2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkanbahan pembinaan penyuluhan bidang pengendalian pendudukdan KB yang dilaksanakanoleh PKB/PLKB dan kader KB
  2. Menyiapkan kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan petugas  lapangan  KB / Institusi Masyarakat ( Kader )
  3. Melaksanakan bimbingan penyuluhan dengan pendayagunaan PLKB dan kader KB
  4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang kependudukan dan keluarga berencana
  5. Memantaudan mengevaluasi kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB
  6. Melaksanakan pendayagunaan PLKB dan kader KB pada bidang kependudukan dan keluarga berencana
  7. Melaksanakan pembinaan sesuai NSPK pada penyuluhan, pendayagunaan PLKB dan kader KB bidang kependudukan dan keluarga berencana
  8. Melaksanakan pembimbingan sesuai NSPK pada penyuluhan pendayagunaan PLKB dan kader KB bidang kependudukan dan keluarga berencana
  9. Melaksanakan kebijakan teknis sesuai NSPK pada pendayagunaan PLKB dan kader KB bidang kependudukan dan keluarga berencana
  10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi sesuai NSPK pada pendayagunaan PLKB dan kader KB bidang kependudukan dan keluarga berencana
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

2.3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga, dengan penjabaran tugas sebagai berikut;

  1. Melaksanakan penghimpunan data sesuai NSPK bidang kependudukan dan keluarga berencana;
  2. Penghimpunan data, pengolahan data, pelaporan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, serta evaluasi pelaksanaan tugas;
  3. Penyiapan penghimpunan data, pengolahan data, pelaporan dan pelayanan informasi dan dokumentasi serta evaluasi pelaksanaan program;
  4. Melaksanakan pengolahan data sesuai NSPK bidang kependudukan dan keluarga berencana
  5. Melaksanakan pencatatan pelaporan data sesuai NSPK bidang kependudukan dan keluarga berencana;
  6. Melaksanakan pelayanan informasi data kependudukan dan keluarga berencana;
  7. Melaksanakan pelayanan dokumentasi data sesuai NSPK bidang kependudukan dan keluarga berencana;
  8. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program sesuai NSPK bidang kependudukan dan keluarga berencana;
  9. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program sesuai NSPK bidang kependudukan dan keluarga berencana;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3.  BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut,  Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  4. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten/Kota
  5. Pelaksanaan Pelayanan KB
  6. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB
  7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1.  Seksi Jaminan Pelayanan KB

Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan danpelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB, dengan penjabaran tugas sebagai berikut;

  1. Menyiapkan bahan pembinaan program pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi;
  2. Melakukan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis program pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi;
  3. Menyusun rencana operasional dan pengendalian program pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi;
  4. Melaksanakan kebijakandan NSPK program pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi
  5. Menyiapkan bahan pembinaan Program Jaminan Pelayanan KB;
  6. Melakukan pembimbingan program Jaminan Pelayanan KB;
  7. Melaksanakan kebijakan teknis dan NSPK Jaminan Pelayanan KB;
  8. Menyusun rencana operasional dan pengendalian program Jaminan Pelayanan KB;
  9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi dan jaminan pelayanan KB
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3.2.  Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan KB, dengan penjabaran tugas sebagai berikut;

  1. Menyiapkan bahan pembinaan Program peningkatan kesertaan KB;
  2. Melakukan pembimbingan program pembinaan peningkatan Kesertaan KB;
  3. Melaksanakan kebijakan teknisdan NSPK program pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
  4. Menyusun rencana operasional dan pengendalian program pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
  5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Program pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3.3.  Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijaksanaan tehnis norma dan standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengngan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan pembinaan program Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia
  2. Melaksakan bimbingan program Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia
  3. Melaksanakanke bijakan tehnis dan NSPK program Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia
  4. Menyiapkan bahan pembinaan kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga;
  5. Melakukan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, NSPK program pemberdayaan ekonomi keluarga;
  6. Menyusun rencana operasional dan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga;
  7. Menyiapkan bahan pembinaan program Bina Ketahanan Remaja
  8. Melaksanakan bimbingan tehnis dan fasilitasi program Bina Ketahanan Remaja
  9. Melaksanakan kebijakan tehnis dan NSPK program Bina Ketahanan Remaja
  10. Menjadi tim fasilitator pelaksanaan pogram dan evaluasi pencapaian program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

4.  BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas pokok, pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kwalitas hidup perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender ( KKG ), dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Mengumpulkan Bahan dalam rangka penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
  2. Menyiapkan bahan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan pengarustutamaan gender di bidang peningkatan kwalitas hidup perempuan
  3. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana program, perlindungan perempuan
  4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan kelembagaan bidang pemberdayaan perempuan.
  5. Mengkoordinasikan usaha dan kegiatan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja perempuan serta perluasan lapangan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
  6. Melakukan usaha-usaha dalam rangka pengembangan dan program pendidikan di bidang pemberdayaan perempua;
  7. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana program pemberian bantuan terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
  9. Menyiapkan data-data terpilah yang terkait data gender.

4.1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan evaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan dengan penjabaran tugas :

  1. Melaksanakan pendataan terkait dengan data terpilah dibidang pengaurusatamaan gender dan Pemberdayaan perempuan;
  2. Menyusun rencana operasional kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  3. Membuat data profil gender;
  4. Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat, swasta perguruan tinggi dan pihak lain terkait program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  5. Membangun kemitraan dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  6. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi usaha-usaha ekonomi kreatif perempuan;
  7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  8. Melaksankan tugas lain yang diberikan atasan;
  9. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi melalui pembinaan-pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kwalitas keluarga.

4.2.  Seksi Perlindungan Perempuan

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pendataan dan pelaopran terhadap kasus-kasus kekerasan trafficking terhadap perempuan;
  2. Melaksanakan advokasi, dan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan hak-hak perempuan;
  3. Membuat SOP tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
  4. Melaksanakan pendataan terhadap jumlah pekerja perempuan;
  5. Melaksanakan sosialisasi tentang hak-hak pekerja perempuan kepada pihak swasta/terkait;
  6. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;
  7. Melaksankan tugas lain yang diberikan atasan;

4.3.  Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pendataan data terpilah di semua aspek pembangunan terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  2. Membuat profil gender;
  3. Menyediakan layanan informasi mengenai pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan;
  4. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan mengenai data terpilah terkait dengan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5.  BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Bidang perlindungan anak mempunayai tugas pokok di bidang perlindungan anak yang meliputi hak sispil informasi dan partisipasi anak, pelindungan anak dan tumbuh kembang anak dta serta informasi anak, dengan pemjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan hak sipil, informasi dan partisipasi;
  2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas tentang hak-hak anak, keajiban anak serta perlindungan anak;
  3. Memfasilitasi terciptanya Kota Layak Anak;
  4. Melaksankan pendataan di semua aspek pembangunan terkait dengan hak sipil, partisipasi tumbuh kembang anak dan perlindungan anak;
  5. Melaksanakan advokasi, koordinasi dan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka menciptakan Kota Layak anak;
  6. Menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan pelksanaan hak-hak, parisipasi dan perlindungan anak;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5.1.  Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak

Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partipasi Anak mempunyai tugas :

  1. Membentuk wadah forum anak dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan.
  2. Melaksanakan sosialisasi tentang hak sipil anak.
  3. Membentuk kemitraan atau kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan LSM dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
  4. Melaksanakan Advokasi sosialisasi dan pembinaan dalam rangka pemilihan Duta Anak.
  5. Melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah atau kelompok-kelompok anak mengenai hak sipil, informasi dan partisipasi anak.
  6. Mengembangkan/melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan partisipasi anak.
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

5.2.  Seksi Perlindungan Anak

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan perlindungan anak.
  2. Mempersiapkan bahan-bahan terkait dengan kebijakan terhadap perlindungan dan hak-hak anak.
  3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penanganan kasus-kasus yang menyangkut anak.
  4. Membuat SOP tentang penanganan kasus yang terkait anak.
  5. Membentuk kemitraan/kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan perlindungan anak.
  6. Meningkatkan peran dan fungsi P2TP2A.
  7. Melaksanakan pendataan dan pelaporan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan anak.
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5.3.  Seksi Tumbuh Kembang Anak, Data dan Informasi Anak

Seksi Tumbuh Kembang Anak, Data dan Informasi Anak mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan pendataan data terpilah terkait masalah kepemilikan akte kelahiran, jumlah anak sekolah, jumlah pekerja anak, jumlah layanan anak, dan lain-lain yang berhubungan dengan anak.
  2. Melaksanakan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak.
  3. Memfasilitasi koordinasi dan menjalin kemitraan dengan pihak lain dalamd rangka meningkatkan peran serta masyarakat terkait dengan tumbuh kembang anak.
  4. Membentuk kelompok masyarakat peduli anak.
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

6.  Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan dilakukan lebih lanjut dengan peraturan Walikota .

 

error: Isi dilindungi !!