Rapat Teknis Daerah Sensus Penduduk 2020

Kepala BPS Kota Metro, Mimik Nurjanti, melepas pegawai BPS Kota Metro untuk mengikuti Rapat Teknis Daerah Sensus Penduduk 2020 (Ratekda SP2020). Ratekda SP2020 dilaksanakan dalam dua gelombang oleh BPS Provinsi Lampung, di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu (27/11/19).

Gelombang pertama tanggal 13-17 November 2019 dihadiri 187 KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) atau staf yang mewakili. Gelombang kedua tanggal 18-22 November 2019, dihadiri oleh seluruh kepala BPS Kabupaten/Kota dan Kasubag serta Kasi se-BPS Provinsi Lampung.

Kepala BPS Kota Metro menjelaskan bahwa, pelaksanaan SP2020 akan dilakukan secara berbeda dari sensus penduduk tahun-tahun sebelumnya. SP2020 difokuskan pada pematangan persiapan lapangan, sosialisasi awal hingga strategi dan kendala yang akan dihadapi petugas SP2020 di lapangan. SP2020 dilakukan dengan metode kombinasi, yaitu sensus online dan pendataan door to door di lapangan.

“Sensus online dilakukan oleh seluruh masyarakat secara mandiri di website sensus.bps.go.id. Masyarakat perlu mempersiapkan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP dan surat akta nikah ataupun cerai, yang akan diinput dalam website tersebut. Dengan sensus online ini, diharapkan oleh BPS dapat mempermudah masyarakat untuk memuktahirkan data dirinya sendiri,” terangnya.

Lanjutnya Mimik mengatakan, untuk menjangkau masyarakat yang belum melakukan pemuktahiran data dirinya di sensus online, BPS akan tetap melakukan pengumpulan data lapangan melalui door to door, pada 1-30 Juli 2020. Sedangkan, tanggal 31 Juli 2020 ditetapkan sebagai census date, yaitu untuk mendata masyarakat yang tidak menetap.

“Selain persiapan SP2020, Ratekda tersebut juga memberi penghargaan, dimana BPS Kota Metro memenangkan beberapa kategori, yaitu Juara 2 video dukungan testimoni Camat terhadap SP2020, yang dimenangkan oleh Kecamatan Metro Timur. Selain itu BPS Kota Metro juga mendapatkan penghargaan sebagai Juara 1, pengelolaan kegiatan diseminasi statistik dan Juara 1 lomba pembuatan Markas Koordinasi (MAKO) SP2020,” ungkap Mimik.

Mimik menyebutkan, dengan pemberian berbagai penghargaan tersebut dapat memacu semangat kerja pegawai BPS Kota Metro untuk dapat lebih professional, integritas dan amanah (PIA) dalam memproduksi data yang berkualitas bagi kota Metro khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dan Dua Raperda Kota Metro

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dan Dua Raperda Kota Metro, Selasa (26/ 11/ 19). Rapat tersebut dihadiri oleh Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Ketua dan Anggota DPRD Kota Metro, Sekretaris Daerah Kota Metro beserta jajaran dan para tokoh serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Walikota Metro Achmad Pairin menyampaikan bahwa, pada hari ini kita semua telah mencapai kesepakatan atas prioritas kegiatan dan program pembangunan serta pembiayaan, yang tertuang dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2020. Adapun Raperda Kota Metro tersebut terdiri dari, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, sistem kesehatan daerah dan pengelolaan air limbah domestik, yang tentunya kesepakatan ini telah melalui serangkaian pembahasan secara komprehensif untuk menentukan keberhasilan pembangunan di tahun 2020.

Selain itu, Achmad Pairin juga mengingatkan kepada seluruh kepala OPD,  pimpinan dan Anggota Dewan agar memacu pencapaian target RPJMD sebagai keberhasilan dimasa kepemimpinan kami. Dimana tahun 2020 merupakan tahun terakhir efektif Walikota dan Wakil Walikota saat ini.

“Dengan pembahasan yang sangat detail  selama satu bulan ini, baik  terhadap dokumen KUA-PPAS maupun RAPBD, saya berharap bisa meminimalisir koreksi-koreksi pada tahap selanjutnya,” ujarnya.

Pada kesempatannya juga, Walikota Metro menjelaskan agar memberikan arah dan landasan serta kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, terutama dalam pembangunan sistem kesehatan, sehingga diperlukan peraturan tentang tata dan penyelenggaraan kesehatan,  yaitu sebuah peraturan tentang sistem kesehatan daerah. Dan selanjutnya untuk pengelolaan air limbah domestik telah disampaikan pada rapat paripurna beberapa waktu lalu, bahwa peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan pemukiman tanpa diiringi pengelolaan air limbah domestik yang baik, berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan di Kota Metro sehingga diperlukan arah landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan air limbah.

 

Tes Komisioning Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro Tahun 2019

Walikota Metro dan Wakil Walikota Metro beserta jajarannya melakukan Tes Komisioning Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai (GSA BSW) Kota Metro Tahun 2019, Selasa (26/11/19).

Pemeriksaan/uji coba sistem pasca instalasi di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai bertujuan, guna lebih memastikan apakah gedung tersebut sudah layak digunakan atau belum.

Pada kesempatannya, Achmad Pairin dan Djohan pun mengecek semua ruangan yang ada, baik aula maupun fasilitas lainnya berupa eskalator, AC bahkan listrik. “Tampaknya aula utama harus diberikan AC (pendingin ruangan) dua lagi. Karena aula tampaknya, akan panas jika jumlah oranya semakin banyak,” ucap Walikota Metro.

Selain itu, Walikota Metro Achmad Pairin juga menjelaskan bahwa target tahun 2019 ini sudah terselesaikan, bangunan sudah bisa digunakan. Namun tahun 2020 masih akan dilakukan pembangunan yang berupa pagar, penanaman bunga dan rumput guna memperindah taman.

Jawaban dan Pendapat Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2020

DPRD Kota Metro menggelar Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2020, Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Pendapat Walikota atas Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro serta Tanggapan/ Jawaban Fraksi-Fraksi atas Pendapat Walikota Metro, yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Kamis (21/11/19).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution, dan dihadiri Walikota Metro Achmad Pairin, Wakil Walikota Metro Djohan, Anggota DPRD Kota Metro, Fokorpimda Kota Metro, Para Staf Ahli Walikota dan Asisten Sekda Kota Metro, Kepala OPD serta para tamu undangan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Dalam rapat tersebut setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 yang diantaranya, Fraksi Nasdem, Demokrat, Golkar, PKS, PDI, dan fraksi PAN.

Pada kesempatannya Walikota Metro Achmad Pairin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi terkait komposisi belanja langsung sebesar 59,8 persen dan belanja tidak langsung sebesar 40,2 persen. Dimana komposisi ini dialokasikan untuk pencapaian Visi dan Misi Kota Metro.

Selanjutnya, Achmad Pairin memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami telah melakukan beberapa upaya seperti pemasangan Tapping Box pada rumah makan, perbaikan regulasi, pembaharuan data wajib pajak PBB, Pekan Panutan PBB yang memberikan reward kepada Pemungut Pajak dan selajutnya pemasangan Tapping Box pada wajib pajak parkir yang sudah menggunakan elektronik parkir,” ucapnya.

“Untuk mandatory item dana pendidikan, telah memenuhi alokasi sebesar 20,01 persen. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah Kota Pendidikan yang telah disepakati dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah pendidikan secara menyeluruh di sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan APBD Kota Metro. Sarana dan prasarana yang akan dibangun ataupun yang ditingkatkan tentunya telah melalui proses Musrenbang, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, asistensi dengan Pemerintah Pusat dan tentunya verifikasi lapangan oleh Dinas Pendidikan maupun Bappeda sebagai perencanaan,” jelas Pairin.

Kemudian Walikota Metro juga menjawab mengenai optimalisasi pemanfaatan aset daerah, berpijak pada Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aset Tanah/Bangunan Milik Pemerintah Kota Metro dalam Bentuk Sewa, telah dilakukan inventarisir terhadap aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yaitu masyarakat dan memberlakukan sewa terkait dengan pemanfaatan sewa tanah dan sewa bangunan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota tersebut.

Achmad Pairin Terima DIPA Tahun Anggaran 2020

Walikota Metro, Achmad Pairin, menerima langsung penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020, di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis (21/11/19). Penyerahan yang dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tersebut untuk memaksimalkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Foto : Humas Provinsi

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa Presiden telah melakukan transfer Anggaran kepada Gubernur se-Indonesia pada tanggal 14 November 2019. Dan tugas Gubernur selaku Wakil Pemerintah Daerah untuk menyerahkan DIPA APBN kepada seluruh Satuan Kerja dan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten.

Gubernur Lampung berharap kekuatan fiskal dapat menjadi stimulan dalam proses pembangunan yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi seluruh masyarakat terutama menggerakkan investasi dari kalangan swasta dimana sesuai dengan arahan Presiden bahwa Provinsi Lampung bisa dibangun dengan peran serta seluruh elemen.

Pemerintah Pusat telah menetapkan 5 prioritas kerja Tahun 2019-2024 yang salah satunya yaitu APBN dan APBD fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, melalui Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dengan tema “Peningkatan SDM Untuk Pertumbuhan Berkualitas”, telah meletakkan lima prioritas pembangunan yaitu Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Infrastruktur dan pemerataan wilayah, Peningkatan nilai tambah sektor riil industralisasi dan kesempatan kerja, prioritas selanjutnya yakni Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup serta prioritas stabilitas pertahanan dan keamanan.

Lanjutnya, Arinal juga berpesan agar masing-masing SKPD Kabupaten/Kota se-Lampung dalam melaksanakan kegiatan dapat mengutamakan program prioritasnya masing-masing sehingga terciptanya pemerataan program SKPD. (dk)

Sosialisasi KIM dan Bimtek di Kecamatan Metro Utara

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro melakukan Sosialisasi dan Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Metro, yang berlangsung di Aula Kecamatan Metro Utara, pada Rabu (20/11/2019).

Sekretaris Diskominfo Subehi, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, berkembang sangat pesat dan inovasi terus bergerak begitu dinamis, sehingga membuat akses ke belahan dunia lain dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu.

“Kemajuan ini mendorong munculnya perubahan dan pergeseran penggunaan media tradisional menjadi media berbasis digital, sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang beragam sesuai kebutuhan. Melalui sosialisasi ini diharapkan setiap Kecamatan dan Kelurahan di Kota Metro dapat terbentuk kelompok-kelompok informasi masyaratkat,” ujarnya.

Lanjutnya Subehi mengatakan, keberadaan KIM sangat diperlukan dalam pergerakan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi yang menghubungkan dalam proses diseminasi informasi dan sebagai aspirasi pemerintah dan masyarakat maupun masyarakat itu sendiri.

“Kami Diskominfo Kota Metro mengapresiasi kehadiran peserta dalam mengikuti sosialisasi KIM di Kecamatan Metro Utara dengan harapan bisa memberi manfaat bagi kita semua dan masyarakat informasi Indonesia,” tutup Subehi dalam sambutanya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Antar Lembaga Raden Wara Rara Solehati melaporkan, kegiatan Sosialialisasi dan Bimtek KIM berdaskan perubahan Anggaran SKPD atas program pengembagan komunikasi, informasi dan media massa Tahun 2019.

“Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk mendorong tumbuh dan kembangnya kelompok informasi masyarakat secara mandiri. Sebagai wahana informasi dalam masyarakat dan meningkatkan peranan KIM dalam memperlancar arus informasi antar anggota masyarakat dan pemerintah dengan masyarakat,” papar Wara.

Tambanya, KIM  dikenal dengan Klompencapir yakni sebuah program pemerintah untuk mengembangkan dan memberdayakan kelompok informasi yang ada di masyarakat dan juga sebagai mitra dialog. Dimana pemerintah berperan sebagai merumuskan kebijakan publik, dan sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi.

Kegiatan Sosialisasi KIM diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta dari 4 (empat) Kelurahan di wilayah Kecamatan Metro Utara, dengan narasumber dari Praktisi Kehumasan, Camat Metro Utara dan Dinas Kominfo.

Acara diakhiri dengan pembagian Doorprize yaitu Tumblr (Botol Minum) dalam rangka ikut mengkampanyekan pengurangan sampah plastik di Kota Metro. (Ian/Yol).