Pelantikan BPC PHRI Kota Metro Periode 2019-2024

Pelantikan Pengurus Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kota Metro Periode 2019-2024 Dengan Tema “PHRI Kota Metro Untuk Maju dan Berkembang Bersama”, Senin (16/09/19).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Sekuntum Kota Metro tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Metro, Forkopimda Kota Meto, Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI Lampung dan seluruh tamu undangan.

Adapun jumlah pengurus yang dilantik yakni 24 orang yang terdiri dari, penasehat Wahdi, ketua Efril Hadi, Sekretaris Agus Supriyanto dan seluruh anggotanya yang secara resmi dilantik oleh ketua Dewan Pimpinan Daerah PHRI Lampung.

Ketua PHRI Provinsi Lampung menyampaikan bahwa terdapat 9 hotel di Kota Metro, 3 wisma dan 143 rumah makan. Sehingga saya berharap para pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan baik. “Selamat bertugas dan jalinlah kekompakan untuk dunia restoran dan perhotelan di Kota Metro,” ucapnya.

Pada kesempatannya Wakil Walikota Metro Djohan menyambut baik dengan terbentuknya kepengurusan PHRI di Kota Metro. Dimana pelantikan ini, dinilai dapat memajukan visi misi Kota Metro sebagai kota wisata keluarga.

Dari pada itu, Djohan juga mengajak agar para pemilik hotel maupun rumah makan dapat menaati prosedur yang ada, sehingga bila ada razia atau peninjauan tidak ada yang dipermasalahkan nantinya. “Bagi instansi terkait, mari kita permudah wirausaha dalam kepengurusan izin, namun syarat dan ketentuannya juga harus di penuhi, sehingga tidak menghambat,” tutupnya.

Tim I, II dan III Lakukan Kunjungan Kerja ke OPD di Kota Metro

Tim I yang di pimpin Walikota Metro Achmad Pairin di dampingi oleh Staf Ahli, Asisten Kota Metro, Kepala Inspektorat Kota Metro dan Kepala Pol PP Kota Metro melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas / OPD yang ada di Kota Metro, Rabu (04/09/19).

Adapun Intansi yang dikunjungi oleh Walikota Metro beserta jajarannya yakni Bappeda Kota Metro, BPPRD Kota Metro, Dinas Perhubungan Kota Metro, Dinas Kominfo Kota Metro dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro.­­­­­­

Dalam sambutannya, Walikota Metro Achmad Pairin menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini dimaksudkan agar pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Metro dapat disiplin dalam bekerja. “Mari kita terapkan sikap disiplin, karena itu merupakan modal utama dalam pelayanan yang prima,” ucapnya.

Selain itu, Achmad Pairin juga mengajak kepada ASN di Kota Metro agar menerapkan program 3 S (Senyum, Sapa dan Salam) yang diharapkan dapat membawa perubahan pada pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat Kota Metro khususnya. “Kami akan memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, khususnya di Dinas Perhubungan 2 orang dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 2 orang, dan besok saya meminta agar menghadap di ruangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, tim II dan tim III juga melakukan kunjungan kerja di dinas yang ada di Kota Metro. Diantaranya tim II yang dipimpin oleh Wakil Walikota Metro Djohan melakukan kunjungan ke RSUD A. Yani Kota Metro, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Transmigrasi Kota Metro, Dinas PPPA PP dan KB, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Kecamatan Metro Barat, Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, Kecamatan Metro Selatan serta Kecamatan Metro Utara.

Sedangkan tim III yang dipimpin oleh Sekda Kota Metro A. Nasir melakukan kunjungan ke Sekretariat Daerah Kota Metro, BKPSDM, Dinas PMPTSP, Kecamatan Metro Pusat, Disdukcapil, Kantor Kesbangpol, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro serta Kecamatan Metro Timur.

Polres Metro Gelar Apel Pasukan Dalam Rangka Operasi Patuh Krakatau 2019

Polres Kota Metro melaksanakan Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Operasi Patuh Krakatau 2019 yang bertujuan untuk pengamanan lalu lintas jalan, bertempat di halaman Polres Kota Metro, Rabu (29/08/2019).

Pelaksanaan Apel Operasi Patuh Krakatau 2019 yang dipimpin oleh AKBP GM Saragih dan dihadiri oleh Walikota Metro, Anggota Kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Badan Penanggulan Bencana dan unsur terkait lainnya.

AKBP GM Saragih menyerahakan pita secara simbolis kepada perwakilan masing-masing instansi sebagai tanda bahwa Operasi Patuh Krakatau 2019 akan dimulai sekaligus mengatakan bahwa Operasi Patuh Krakatau 2019 akan dilaksanakan selama 14 hari dimulai pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 11 September 2019.

GM Saragih menambahkan adapun sasaran Operasi Patuh Krakatau 2019 yaitu, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar/SNI, Pengemudi Roda 4 yang tidak menggunakan Safety Belt dan melebihi batas maksimum kecepatan, mabuk pada saat mengemudi, dan beberapa karakteristik sasaran Operasi Patuh Krakatau 2019 lainnya.

“Dalam melaksanakan Operasi Krakatau kita harus mengutamakan keamanan dan keselamatan, hindari perbuatan kontradiktif yang dapat merusak citra Polri, lakukan tugas dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar GM Saragih.

Ketua P2PT2A Lakukan Sosialisasi Perlindungan Anak di SMP Wahdatul Ummah Tejosari

Ketua P2PT2A Siti Aisyah Djohan melakukan kunjungan ke SMP Wahdatul Ummah Tejosari dalam rangka Sosialisasi Perlindungan Anak untuk Pemenuhan Hak-hak Anak Menuju Kota Metro Sebagai Kota Layak Anak, Senin (19/08/2019).

Sosialisasi tersebut dihadiri Ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Siti Aisyah Djohan, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Metro Aye Sudarto, Arianti Juliyana, Perwakilan dari Badan Narkotika Nasional Reffi dan Dinas PPPAPPKB (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).

Ketua LPA Kota Metro Aye Sudarto dalam kesempatannya menerangkan, baik kepada guru maupun murid bahwa anak-anak perlu kita lindungi bersama karena sesuai UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. “Dalam proses pembelajaran pun membentak siswa termasuk kekerasan verbal, anak-anak bukan tempat pelampiasan kemarahan dan saya pun mengimbau agar anak-anak yang sudah mempunyai handphone dapat mengunakannya sebaik mungkin,” ucapnya.

Berdasarka sambutannya, Ketua P2TP2A Siti Aisyah Djohan pun ikut menjelaskan bahwa, di tempat yang paling aman pun sebenarnya anak-anak tidak selalu aman, dibeberapa tempat contohnya di sekolahan anak-anak pasti akan mendapatkan kekerasan yang berbentuk fisik maupun verbal. “Contohnya, ada dibeberapa tempat sekolahan yang sudah melakukan  kekerasan seksual,” ujarnya.

Selain itu, Siti Aisyah Djohan juga berharap kedepannya lingkungan sekolah di Kota Metro tidak ada anak-anak yang saling membuli. Karena kenakalan remaja sangat rentan sekali, sehingga saling membuli bisa sampai ke pengadilan .

“Terkhususnya untuk siswa perempuan, saya harap berhati-hati dalam bergaul, jika terjadi sesuatu kalian dapat melaporkan kepada guru lalu guru bisa meneruskan ke P2TP2A,” tegasnya.

Rapat Paripurna Mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengadakan rapat Paripurna Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang bertempat di Lantai 2 Gedung DPRD Kota Metro, Jumat (09/08/2019).

Dalam sambutannya Walikota Metro Achmad Pairin, menyampaikan pertumbuhan ekonomi di Kota Metro tahun 2019 berkisar antara 5,83 – 6,90 dengan inflasi di perkirakan 2,0 – 2,5 persen. Kondisi ini diprediksi dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa, dan tentunya nilai inflansi diharapkan tetap berada di bawah nilai pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan APBD TA. 2019, pendapatan daerah pada perubahan APBD TA. 2019 ini diperkirakan akan meningkat sebesar Rp. 17.563.949.439 atau sebesar 8,5% yang semula Rp. 890.812.272.373 menjadi Rp. 904.376.221.816.

Proyeksi peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD TA. 2019 adalah sebesar Rp.11.542.019.846,69 atau 8,09%, sehingga menjadi Rp. 154.164.602.836.
Peningkatan tersebut ditunjang dari sektor Pajak Daerah yang naik sebesar 13,4%, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp.12,7% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 8.351.702.354 atau 7,6%.

“Sedangkan dari sektor retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 291.000.000. Untuk pendapatan daerah dari Pos Dana Perimbangan terjadi penurunan sebesar 4,1% jumlah ini adalah pengurangan alokasi DAK Non Fisik dikarenakan penggunaan sisa belanja DAK Non Fisik tahun sebelumnya. Sementara SILPA DAK non fisik tahun 2018, langsung di potong pada penyaluran DAK non fisik Tahun 2019,” ungkap Pairin.

Selanjutnya, untuk dana bagi hasil atau bagi hasil bukan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 984.056.325. Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Metro diarahkan untuk penyesuaian pendapat asli daerah, dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional 1 tahun 2019.

“Sedangkan belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.45.383.703.374 dari total belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2019 yang semula Rp. 942.581.953.970 sehingga menjadi Rp. 987.965.657.344.
Belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar Rp. 10.495.264.963 sehingga total belanja tidak langsung yang semula sebesar Rp. 395.911.296.989 menjadi sebesar Rp. 385.416.032.026. Kemudian untuk kebijakan perubahan APBD TA 2019 terjadi pada penurunan pos belanja pegawai sebesar 2,8% yang semula sebesar Rp. 380.600.017.289 dan menjadi Rp. 370.073.092.326. Adapun kenaikan pada pos belanja hibah sebesar Rp. 31.660.000 dan belanja sosial sebesar Rp. 1.514.300,” terang Pairin.

Lanjutnya, untuk jumlah belanja langsung sebesar Rp. 602.549.625.318 atau meningkat sebesar Rp. 55.878.968.337 dibandingkan belanja langsung pada APBD TA 2019 yang sebesar Rp. 546.670.656.981.

“Peningkatan anggaran belanja langsung pada perubahan APBD TA 2019 tersebut di arahkan untuk pergeseran anggaran OPD, percepatan perwujudan Visi Kota Metro, mempercepat pencapaian sasaran program prioritas, penguatan kegiatan rutin kantor OPD dalam rangka peningkatan kinerja OPD, penyesuaian belanja di karenakan peningkatan pendapatan dan sisa anggaran tahun sebelumnya. Dan yang terakhir untuk pelaksanaan usulan Musrenbang tahun 2019 dimana terdapat beberapa usulan masyarakat yang dapat diakomodir pada RKPD perubahan Tahun 2019 dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan perubahan efektif 3 bulan saja,” papar Pairin.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2019 mengalami DIFISIT belanja sebesar Rp. 83.589.435.528 yang disebabkan karena proyeksi pendapatan Rp. 897.376.221.816 lebih kecil di bandingkan dengan proyeksi belanja Rp. 980.965.657.344.

Kebijakan umum Pembiayaan dalam Perubahan TA 2019, ditujukan untuk kebutuhan daerah yang relatif sangat mendesak dan lebih merupakan pemenuhan kewajiban yang perlu direncanakan dalam APBD Kota Metro. Peningkatan penerimaan pembiayaan dari sebelumnya meningkat sebesar Rp. 31.819.753.935 yang berasal dari peningkatan SILPA. Penerimaan pembiayaan pada perubahan ini diarahkan untuk menutup defisit.

“Selanjutnya, Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA. 2019 tidak mengalami perubahan. Beberapa prestasi dan indikator kerja pembangunan telah diraih dengan baik. Nilai IPM di Kota Metro terus meningkat 0,35 poin dari tahun 2017 atau mencapai angka 76,22. Begitu pula angka kemiskinan yang semakin menurun sebesar 0,75 poin di bandingkan tahun 2017, yaitu di angka 9,89 menjadi 9,14,” tutup Pairin.

Rapat Paripurna dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Metro, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Wakil Walikota Metro, Forkopimda Kota Metro, Sekretaris Daerah Kota Metro, Para tokoh sesepuh Kota Metro, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita, dan beserta rekan LSM.

Penandatanganan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Rapat Paripurna tentang penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Jumat (09/08/2019).

Dalam laporannya Badan Anggaran DPRD Kota Metro yang diwakili oleh Anggota Dewan Badan Anggaran Wiwin Septiani, menyampaikan progress terhadap KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Terdapat pergeseran anggaran dari yang diusungkan, dengan dasar pertimbangan yang telah disepakati antar Badan Anggaran Komisi-Komisi DPRD Kota Metro dengan OPD yaitu sebagai berikut, APBD yang terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.563.949.439 dari anggaran Rp. 890.812.272.377 menjadi Rp. 904.376.221.816 atau sebesar 1,5%.

“Dengan rincian pendapatan asli daerah yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD biasa mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.542.019.846 dari anggaran awal Rp. 142.622.582.990 menjadi Rp. 154.164.602.836 atau sebesar 8,1%. Dana Perimbangan yang terdiri dari komponen dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus mengalami penurunan sebesar Rp. 5.773.322.020 dari anggaran awal Rp. 142.622.582.990 menjadi Rp. 154.164.602.836 atau sebesar 0,9%,” jelasnya.

Lebih lanjut Wiwin Septiani, memaparkan Anggaran Belanja Daerah yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mengalami penurunan dari Rp. 10.495.264.963 dai anggaran awal Rp. 390.110.296.989 menjadi Rp. 385.416.320.026 atau sebesar 2,7%. Sedangkan belanja langsung mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.383.703.374 dari anggaran semula Rp. 942.581.953.970 menjadi Rp.987.965.657.344 atau sebesar 4,8%.

“Maka dapat digambarkan bahwa struktur perubahan APBD Kota Metro Anggaran Tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp.31.819.753.935 dari anggaran awal Rp.51.769.681.593 menjadi Rp.83.589.435.528 atau sebesar 61,5%. Sementara perhitungan SILPA anggaran tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.819.753.935 dari anggaran Rp. 53.769.681.593 menjadi Rp. 85.589.435.528 atau sebesar 59,2%,” terang Wiwin Septiani.

Berdasarkan penyampaian Walikota Metro Achmad Pairin mengatakan pembahasan kebijakan umum tentang PPAS perubahan APBD Kota Metro Anggaran Tahun 2019 adalah hasil kerja keras antara komisi DPRD, Badan Anggaran DPRD Kota Metro bersama tim anggaran Pemerintah Daerah secara maksimal.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan, yang telah bersedia melaksanakan pengkajian dan pembahasan secara objektif dan mendalam terhadap Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019,” tutup Pairin.

Kemudian acara ini dilanjutkan dengan penandatangan nota kesepatakan antara Pemerintah Kota Metro yang terwakili oleh Walikota Metro Achmad Pairin dan DPRD Kota Metro oleh Wakil DPRD Fahmi Anwar. (Bn/Cv)