Masyarakat Kota Metro Terlibat dalam Program Gerbang BSW

Kamis, (19/07/2018) bertempat di Aula Kecamatan Metro Utara, Pemerintah Kota Metro launching program baru Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai (Gerbang BSW). Kegiatan ini bertemakan Kita Tingkatkan Gotong Royong Untuk Membangun Kota Metro Tahun 2018.

Berdasarkan penyampaian Kepala Bappeda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo menjelaskan bahwa, program Gerbang BSW ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kota Metro.

“Dimana program ini akan dilaksanakan di 5 Kecamatan se-Kota Metro, dengan  melibatkan kasi pembangunan kecamatan, kasi ekonomi pembangunan kelurahan, ketua LPM, ketua RT/RW dari Kelurahan. Terlebih lagi, bantuan ini bukan berbentuk dana melainkan, berbentuk barang sederhana yang tidak menggunakan teknologi tinggi dan akan dilaksanakan oleh setiap pokja,” ujar Kepala Bappeda.

Sementara dalam membuka acara ini, Walikota Metro Achmad Pairin mengatakan, bantuan dari program Gerbang BSW akan melibatkan masyarakat sepenuhnya. Guna melihat semangat gotong royong para masyarakat, yang akan membawa nama baik setiap Kelurahan nya.

“Sedangkan dalam program ini, setiap Kelurahan akan mendapatkan bantuan senilai Rp. 150.000.000. Jika program ini berjalan dengan baik, maka kami akan menambahkan anggaran untuk program ini di tahun selanjutnya,” ucap Pairin.

Sedangkan dalam penyampaian Camat Metro Utara Usman Amadi, melaporkan bahwa RT/RW yang akan terlibat sebelumnya akan mengalami seleksi. Kemudian dengan bantuan dari program Gerbang BSW akan digunakan untuk pembangunan pelebaran jalan dan pembangunan tersier.

“Dengan ini kami juga berharap, kegiatan ini akan berjalan dengan baik disetiap wilayahnya masing-masing. Sehingga pembangunan setiap daerah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Achmad Pairin Resmi Buka Program Gerbang BSW Tingkat Kecamatan

Sosialisasi Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai (Gerbang BSW), ” Kita Tingkatkan Gotong Royong Untuk Membangun Kota Metro” Tahun 2018, yang berlangsung di Aula Kecamatan Metro Selatan, Rabu (18/07/18).

Dalam laporannya Camat Metro Selatan menyampaikan, kegiatan yang dapat digunakan masyarakat secara swadaya dan gotong royong dapat membantu perkembangan suatu kecamatan maupun kelurahan.

“Adapun program yang akan dilaksanakan Kecamatan Metro Selatan yaitu pembuatan jalan setapak di rt2 dan rw 3 sumbersari bantul, Margorejo serta rejomulyo rw13 dan 6, rt 1,2,3,4 rata-rata melaksanakan kegiatan  pembuatan jalan setapak, gorong-gorong lalu irigasi,”jelasnya.

Selain tu, Kepala Bapeda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo  juga menambahkan sosialisasi gerakan membangun bumi sai wawai dilaksanakan di Lima (5) kecamatan di Kota Metro, masing-masing peserta berjumlah 60 yang terdiri dari unsur kasi pembangunan kecamatan, kasi ekobang kelurahan, ketua LPM, ketua RT/rw yang mengusulkan pembangunan insfrastruktur melalui program Gerbang BSW.

Adapun program kegiatan tersebut yakni, ghibah barang sederhana  yang tidak menggunakan tekhnologi tinggi dan dapat dilaksanakan oleh pokja yang meliputi, pembangunan dan akro perbaikan jalan setapak, pembangunan dan akro perbaikan dreinase, pembangunan dan akro perbaikan tersier, pembangunan dan akro perbaikan saluran kuarter , pembangunan dan akro perbaikan gorong-gorong, pembangunan dan akro perbaikan lingkungan, dan pembangunan dan akro perbaikan pembuangan sampah sementara.

“Camat akan dibantu oleh unit layanan pengadaan yang telah disiapkan oleh ULP, kemudian juga dalam menghitung material akan dibantu oleh tim tekhnis Pekerjaan Umum (PU), sehingga lebih lancar tanpa terhambat dalam pembangunannya,”Ucap Bangkit.

Selanjutnya Walikota Metro Achmad Pairin yang sekaligus membuka kegiatan mengatakan apresiasi atas terselengaranya program unggulan Metro. Dimana telah kita ketahui bersama sudah tiga tahun program ini mengalami kekosongan.

Gerbang BSW yang merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah  tahun 2018 yang telah dianggarkan tiap kelurahan mendapatkan Rp.150.000.000. “Bentuk hibah berupa barang seperti pasir, batu belah, batu bata, besi, split dan semen, dengan harapan program ini dapat meningkatkan mutu kualitas pembangunan insfrastruktur, meningkatkan partisipasi dan rasa gotong royong serta dapat memiliki rasa keperdulian terhadap pembangunan,” jelasnya.

Pemkot Surabaya Tandatangani Nota Kesepakatan Dengan Pemkota Metro

Pemerintah Kota Metro Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan, yang berlangsung du Surabaya, Kamis (31/05/18).

Kerjasama jaringan lintas perkotaan dilakukan guna meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja Kota Metro dan Surabaya.
Dalam kerjasama tersebut meliputi objek dan ruang lingkup kerjasama dalam nota kesepakatan yang meliputi, bidang teknologi dan informasi terbatas pada pembelajaran sistem aplikasi yang dimiliki, perdagangan, lingkungan hidup, usaha mikro kecil menengah UMKM dan bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan.

Pembinaan Tugas Pokok RT/RW dan Penyerahan Dana Insentif Kecamatan Metro Selatan

Walikota Metro Achmad Pairin Membuka kegiatan Pembinaan tentang tugas pokok RT dan RW se-Kota Metro dan Penyerahan Dana Insentif, Kamis (15/03/2018).

Kegiatan yang bertempat di Aula Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan dihadiri oleh Asisten I dan II Kota Metro, Kepala OPD se-Kota Metro, Camat Metro Selatan dan Lurah serta para RT/RW se-Kecamatan Metro Selatan.

Kabag Pemerintahan Kota Metro Deddy Hasmara melaporkan bahwa, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu meningkatkan kemampuan tugas pokok RT/RW, menambah wawasan, membantu pembangunan di Kota Metro, meningkatkan keamanan dan dapat membantu meningkatkan PAD di Kota Metro.

“Kegiatan ini akan dilaksanakan di tiap Kecamatan se-Kota Metro, dari tanggal 15, 19-22 Maret 2018 dan diikuti sebanyak 1033 RT/RW se Kota Metro. Selain itu, narasumber berasal dari 5 OPD Kota Metro seperti, Bapeda, BPPRD, Dinas Kesehatan Kota Metro, Disdukcapil dan Kesbangpol” terang Deddy.

Selanjutnya, Walikota Metro Achmad Pairin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh RT/RW di Kecamatan Metro Selatan karena sudah hadir dalam kegiatan pembinaan tentang tugas pokok RT dan RW se-Kota Metro .

Dengan harapan 97 RT dan 23 RW di seluruh Kecamatan Metro Selatan dapat menjadikan kegiatan ini sebagai  wawasan tambahan. “Saya minta, nanti saat menjelaskan materi ada sesi tanya jawab itu semua ditujukan agar para pesertanya dapat lebih memahaminya,” pintanya Walikota Metro.

Selain itu, Achmad Pairin juga mengucapkan selamat kepada Kecamatan Metro Selatan karena pada tahun 2017 PBBnya tertinggi se-Kota Metro. “Terimakasih juga untuk Kelurahan Sumbersari Bantul, karna telah melakukan kewajibannya sebagai warga tertib PBB, itu semua terbukti karena PBB Kelurahan Sumbersari 100%,” ucapnya.

Musrenbang RKPD Kota Metro Tahun 2019

Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2019, yang berlangsung di Gedung Wisma Haji Al-Khairiyah, Kamis (01/03/2018).

Kepala Bappeda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo menjelaskan bahwa, Musrenbang RKPD merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Metro tahun 2019. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kegiatan berupa Penyusunan Tema dan Prioritas Pembangunan diantaranya Pra Musrenbang Kelurahan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah.

Kepala Bappeda juga menjelaskan soal tahap Forum Perangkat Daerah, yang terlebih dahulu melakukan pengawalan aspirasi dari Masyarakat dan Stakeholder terkait pembangunan, sampai aspirasi tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro tahun 2019.

Lanjutnya, pembangunan tersebut diantaranya di Bidang Sosial Budaya yang meliputi insentif guru ngaji, TPA, kaum, kader posyandu, kader rumah pintar, dan juru kunci makam. Berikutnya berupa bantuan sarana prasarana rumah ibadah, sarana prasarana olahraga, sarana prasarana RT dan RW, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan bantuan operasional organisasi sosial kemasyarakatan.

“Di Bidang Fisik meliputi perbaikan/pengerukan/pembuatan drainase, perbaikan/peningkatan jalan, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, dan pengangkatan lumpur anak sungai, serta di Bidang Ekonomi meliputi penguatan kapasitas UMKM dan Koperasi berupa pembinaan, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasarana, serta bantuan sarana prasarana Pertanian”, terang Bangkit.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Metro Achmad Pairin menambahkan, bahwa Musrenbang tersebut merupakan tahapan akhir penjaringan aspirasi bagi perencanaan tahun 2019 di tingkat Kota Metro. Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Metro, dimana pada tahun 2019 merupakan titik percepatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Metro.

Selanjutnya, Achmad Pairin mengungkapkan mengenai pembangunan di Pemerintah Kota Metro terbilang cukup berhasil. Dengan dibuktikannya dari nilai IPM yang mengampu tiga sektor, yang masih menjadi nilai tertinggi di Provinsi Lampung. Lalu nilai Inflasi tahun 2017 menjadi angka terendah di Provinsi Lampung, dan Koefisien Gini Ratio Kota Metro tahun 2016 telah memasuki level ketimpangan rendah dan menurun jika dibandingkan tahun 2015.

“Besar harapan kepada Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan di Kota Metro, untuk mendapatkan porsi yang memadai pada APBD Provinsi tahun 2019. Selain itu terkait permasalahan yang baru saja terjadi berupa banjir yang merata di Wilayah Kota Metro, kiranya Pemerintah Provinsi dapat membantu untuk memecahkan masalah ini,” ungkap Pairin.

Lebih lanjutnya, Walikota Metro mengungkapkan mengenai penajaman terhadap isu strategis, tema, dan prioritas pembangunan tahun 2019, melalui pokok-pokok pikiran DPRD, prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019, serta saran dan masukan dari Stakeholder yang berasal dari Bappeda Lampung Tengah dan Lampung Timur sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Metro.

“Selain itu juga dari BUMN/BUMD, BPN, BPS, Perbankan, PKK dan Dharma Wanita yang juga sebagai mitra Pemerintah, serta Stakeholder lain yang belum mengikuti penjaringan aspirasi sampai tahap Forum Perangkat Daerah,” tukas Pairin.

Sementara Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya diwakili oleh Kadis Kominfo Provinsi Lampung A. Chrisna Putra mengatakan, terdapat empat agenda pokok pada Musrenbang RKPD Kota Metro tahun 2019.

“Agenda tersebut diantaranya, yang pertama pentingnya memelihara dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang Pemerintahan. Berikutnya yakni berkenaan dengan tantangan dan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung, sinergi kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung tahun 2019, dan strategi program/kegiatan pembangunan yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam perspektif pembangunan Provinsi Lampung,” papar Kadis Kominfo Provinsi Lampung.

Lampung Wujudkan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi Lampung, mengadakan kegiatan Identifikasi Awal Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Sektor Strategis Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung, Selasa (27/02/18).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 26 Februari-01 Maret tahun 2018, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan bertempat di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung.

Dalam penjelasannya narasumber Aldiyansyah Nasution dari KPK menyampaikan bahwa, kegiatan ini dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dan melakukan perbaikan tata kelola pemerintah , melalui program pemberantasan korupsi secara terintegrasi serta pengendalian intern guna mendeteksi tindak pidana korupsi.

Selain itu, adapun rencana aksi pencegahan korupsi seperti, komitmen penandatanganan antara KPK dengan kepala daerah dan pimpinan DPRD se Provinsi Lampung serta KPK juga melakukan pemetaan dan identifikasi permasalahan tata kelola pemerintah di daerah.

“Adapun kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu, mendorong terlaksananya e-planning, mendorong terlaksananya e-budgeting, perizinan terintegrasi, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (Apip) dan pemberian tambahan perbaikan tambahan,” jelas Aldiyansyah Nasution.