Artikel Perekonomian Pemerintah Kota Metro

Ribuan Masyarakat Lampung Meriahkan Pembukaan Lampung Fair 2019

Walau diguyur hujan, ribuan masyarakat Provinsi Lampung dari berbagai kabupaten/kota menghadiri acara pembukaan Lampung Fair 2019 yang bertempat di Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim, Kota Bandar Lampung, Jumat malam (19/4/2019).

Dimana kegiatan ini hadiri oleh Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung, para Bupati dan Walikota beserta istri se Provinsi Lampung, serta para tokoh agama dan masyarakat Provinsi Lampung.

Pada pembukaan Pekan Raya Lampung Fair 2019, panitia penyelenggara menghadirkan salah satu grup band ibu kota, yakni Padi, guna menghibur para pengunjung yang datang.

Selain itu, selama pergelaran tersebut berlangsung masyarakat yang hadir dihibur oleh artis-artis Nasional lainnya, yakni Marion Jola, Cakra Khan, grup band Armada dan lainnya.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam sambutanya mengatakan, Pekan Raya Lampung Fair 2019 dengan tema Kemilau Lampung Semarak Sumatra, akan berlangsung selama 2 minggu. Kegiatan ini selain memberikan hiburan juga memberikan informasi yang postif yang terjadi di Provinsi Lampung dan sekitarnya.

“Dengan kegiatan ini, saya ucapkan terimakasih kepada Bupati/walikota yang telah mempersiapkan etalase yang berisi informasi tentang pembangunan dengan baik. Saya juga akan sampaikan bahwa, pertumbuhan di sektor wisata Provinsi Lampung berada di posisi ke 3 se Indonesia,” kata Ridho.

Tambahnya di akhir sambutan, Ridho berharap pegelaran Lampung Fair yang merupakan pesta rakyat ini, dapat menghibur masyarakat serta bisa memberikan informasi-informasi positif yang sifatnya membangun kepada mereka.

Dalam laporan Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan tujuan dilaksanakan Lampung Fair ini yaitu, pertama sebagai sarana informasi ke masyarakat tentang hasil pembangunan yang sudah tercapai maupun yang akan segera dilaksanakan.

Kemudian yang kedua sebagai media pameran dagangan, ekspos, promosi dan investasi, dan juga sebagai ajang hiburan masyarakat.

“Sebanyak 56 OPD Provinsi Lampung mengikuti perhelatan ini, 14 anjungan dari kabupaten/kota, 21 stan BUMN dan swasta, serta 300 UMKM. Selain itu terdapat 10 stan mitra praja utama, 10 stan PKK dan Dekranasda, 10 stan TNI-Polri dan 17 stan untuk otomotif,” terangnya.

Usai pembukaan para rombongan yang di Ketua Gubernur Lampung, melakukan kunjungan ke semua Anjungan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung, salah satunya di anjungan Kota Metro. (Sr/Gt)

Jawaban Walikota Metro Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD

DPRD Kota Metro mengelar Rapat Paripurna yang membahas tentang Pendangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2018 dan jawaban Walikota Metro atas pandangan umum fraksi fraksi, yang berlangsung di Lantai 2 DPRD Kota Metro, Kamis (11/04/2019).

Walikota Metro Achmad Pairin, dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi mengatakan, kegiatan ini untuk evaluasi dan masukan pembangunan pada tahun-tahun ke depannya. Sehingga kerjasama antara Pemerintah Kota Metro dan DPRD, tak lain adalah untuk mewujudkan Kota Metro menjadi lebih maju dan masyarakat yang sejahtera.

Untuk menjawab pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pairin mengatakan  terkait 2 idikator yang belum mencapai target, salah satunya masih kurangnya jumlah guru yang mengikuti pendidikan Kompetensi Kewenangan Tambahan (KKT) bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK).

“Maka  Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas GBK dengan mengadakan pelatihan dan Workshop secara rutin, dengan melibatkan narasumber dari Universitas Lampung,” ujarnya.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 UPTD RSUD A Yani Metro, memiliki tambahan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Selain itu telah meningkatkan status Puskesmas rawat inap Sumbersari Bantul menjadi RS tipe D, meningkatkan SDM tenaga kesehatan dan mengusulkan penambahan anggaran Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

Kemudian untuk menjawab Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan, saat ini jumlah guru berdasarkan data telah memadai, hanya saja perlu adanya upaya untuk melakukan pemerataan guru yang berkualitas ke seluruh sekolah di Kota Metro.

“Apalagi saat ini sistem zonasi telah diberlakukan, kuantitas dan kualitas guru harus merata di seluruh sekolah tanpa adanya perbedaan. Sehingga kualitas pendidikan akan terus meningkat secara merata tidak hanya pada sekolah tertentu,” ungkapnya.

Sementara terkait dengan anggaran kesehatan, kami senantiasa berupaya untuk mempertahankan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD, bahkan pada tahun anggaran 2018 alokasi anggaran kesehatan sudah mencapai 23% dari APBD. Alokasi anggaran tersebut salah satunya diprioritaskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada setiap Puskesmas, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan kesehatan.

Di bidang infrastruktur untuk drainase pada tahun 2018, sudah ditindaklanjuti melalui program kegiatan OPD, baik dari Dinas PU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta program Gerbang Bumi Say Wawai. Jawaban ini sekaligus menjawab penyampaian dari Fraksi PAN dan Fraksi PDIP.

Sedangkan mengenai ketersediaan pupuk saat ini telah menggunakan billing system, di mana petani memperoleh pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Untuk mengatasi permasalahan kekurangannya modal petani, Dinas Ketahanan Pangan telah merevitalisasi 18 Gapoktan menerima dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan PUAP sebesar 100 juta sehingga kelompok tani dapat memperoleh pupuk melalui billing system.

Lanjutnya menyikapi masukan dari PAN terkait TPK Karangrejo, Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan revitalisasi TPK Karangrejo, dengan kegiatan pemanfaatan gas metan serta dilakukan perbaikan landasan cuci truk pembuangan sampah.

“Disamping itu, kami telah mengusulkan melalui anggaran APBN untuk pembuatan TPS 3R, guna memilah sampah organik dan non organik untuk menjadi kompos sehingga hanya sisa sampah yang dibuang ke TPA Karangrejo,” kata Pairin.

Kemudian untuk menanggapi Fraksi Partai Golkar, yang menyinggung mengenai fiskal terhadap pemerintah pusat, Walikota Metro akan mengupayakan pengembangan ekonomi kemasyarakatan, dengan menjalin kerjasama dengan swalayan yang ada di Kota Metro. Jawaban ini sekaligus menjawab catatan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat.

Kemudian untuk menjawab atas pandangan Fraksi Partai Gerindra, terkait bidang kesehatan pelayanan BPJS menjadi pusat perhatian, diharapkan dengan ini layanan bagi peserta akan meningkat. Sedangkan Terkait dengan pembangunan flying fox akan dilanjutkan pada tahun 2019 untuk Menindaklanjuti pekerjaan yang belum terselesaikan di tahun 2018.

“Terkait daerah belum mampu memberikan hadiah atau bonus bagi semua atlet yang berprestasi. Namun saat ini, Pemkot telah memberikan bonus atau hadiah kepada atlet yang memenangkan kejuaraan yang digelar dengan melibatkan Pemerintah Daerah seperti Pemprov dan kompetensi olahraga-olahraga Walikota Cup. Hal ini kami berikan berupa uang penghargaan juga diberikan berupa piagam dan medali. Jawabanan ini sekaligus untuk Fraksi Demokrat,” ungkap Pairin.

Sementara untuk lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) kami senantiasa dengan cepat merespon atas Laporan masyarakat apabila ada penerangan jalan umum yang mati atau rusak. Laporan masyarakat ini akan ditindaklanjuti melalui command center yang diteruskan ke dinas Perumahan dan kawasan permukiman.

Kemudian untuk meanggapi Fraksi PDI Perjuangan, yang membahas mengenai Ujian Nasional berbasis computer, diseluruh SMP dan SD Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pemantauan dan persiapan sarana dan prasarana, untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan ujian berbasis computer, seperti komputer dan jaringannya, serta penyediaan genset di setiap sekolah pada saat ujian dilaksanakan.

“Terkait dengan pengisian jabatan eselon 2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro melalui lelang terbuka, yang didahului dengan bekerjasama dengan Mabes Polri. Kami sependapat dengan fraksi PDIP, semoga dengan sistem seleksi ini penjabat terpilih akan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan,” kata Pairin.

Untuk menjawab Fraksi Partai Demokrat terkait Terkait mengenai permasalahan Rumah Tidak Layak Huni dengan fasilitas MCK yang tidak layak, telah dilakukan beberapa koordinasi melalui program bedah rumah atau Rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial dan dinas Perumahan dan kawasan permukiman.

“Demikianlah jawaban-jawaban yang dapat kami berikan atas pandangan umum fraksi-fraksi. Kami sampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, jika terdapat kekurangan itu untuk menjadikan bagi kami semua untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kerja,” tutup Pairin.

Rakor Bulan April Tahun 2019 Pemerintah Kota Metro

Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kota Metro, yang berlangsung di Aula Pemda Kota Metro. Rakor Bulan April ini dihadiri oleh Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Sekda Kota Metro, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD se-Kota Metro dan perwakilan BPN, Bank Lampung, BPS, Dharma Wanita Kota Metro, Rabu (10/04/2019).

Dalam rakor kali ini, Pemerintah Kota Metro lebih memfokuskan kepada acara yang akan berlangsung, seperti MTQ Provinsi Lampung yang ke 47 di Tulang Bawang Barat. Untuk mendukung acara tersebut, Pemkota Metro akan melepas Qori/Qoriah pada tanggal 26 April.

Berdasarkan penyampaian Wakil Walikota Metro Djohan mengatakan, untuk meramaikan acara ini yang diawali dengan pawai Taaruf. Ia dan Sekda, serta para Kepala OPD se-Kota Metro akan ikut berpartisipasi dalam pawai.

Sedangakan Walikota Metro Achmad Pairin mengungkapkan rasa optimesnya untuk meningkatkan prestasi Kota Metro di cabang lomba MTQ kali ini. “Tahun kemari, Kota Metro menempati posisi ke 12 dan 8. Kita targetkan tahun ini kita akan tampilkan yang terbaik dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya,” tegas Pairin.

Walikota Metro juga menyinggung mengenai, nilai ujian nasional, masalah stunting, persiapan lomba LKSS UKS Tingkat Nasional, Rumah Tidak Layak Huni, penataan dan kebersihan di Lapangan Samber dan Pasar Cendrawasi Kota Metro.

Dilain pembahasan, Rakor Bulan April juga membahas mengenai Pemilihan Umum yang akan berlangsung pada tanggal 17 April, pada waktu yang bersamaan menjadi hari libur nasional. Dan Pemerintah Kota Metro melalui OPD akan melakukan pemantauan saat pemungutan suara, sebagai dukungan Pemkot dalam mensukseskan Pemilu tahun ini. (Sr/Ys)

Walikota Metro Membuka Acara Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2019

Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro  Melaksanakan Acara Pekan Panutan PBB Kota Metro Tahun 2019 yang berlangsung di Halaman BPPRD Kota Metro, Pada Selasa (26/04/19).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Metro, Sekda Kota Metro, Para Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, Anggota Forkopimda Kota Metro, Para Kepala Organisasi Perangkat daerah Kota Metro, Kepala PT. Bank Lampung Cabang Metro, Peserta Pekan Panutan PBB, Rekan Persa dan Para Undangan.

Walikota Metro Achmad Pairin membuka langsung kegiatan yang dilaksanakan BPRRD Kota Metro.

Dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Pekan Panutan PBB dengan harapan kegiatan ini dapat menjadi contoh dan keteladanan bagi semua dalam rangka kewajiban membayar pajak.

“Sejak diserahkan PBB menjadi urusan daerah sampai dengan 2018 dan mengingat sejak tahun 2002 sampai dengan 2018 nilai jual objek pajak di Kota Metro belum pernah mengalami perubahan sehingga tahun ini dilaksanakan penyesuain Zona Nilai Tanah (ZNT), hal ini seiring dengan berkembangnya pembangunan di Kota Metro sehingga penyesuaian ZNT sudah sangat layak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutur Pairin dalam sambutannya.

Tambahnya, saya sebagai Walikota Metro mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PT Bank Lampung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro dan berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya Sistem Pembayaran PBB di Kota Metro.

Selanjutnya Ketua Panitia Arif Joko Arwoko melaporkan  Realisasi PBB Tahun 2018 sebesar Rp. 2.653.359.821,- dengan target Rp. 3.232.431.310,- dengan persentase 85,52% jauh lebih baik dari 2017 yakni sebesar 81,34%

“Sementara untuk target PBB Tahun 2019 sebesar Rp. 4.500.000.000,- naik sebesar 39,21% dari target PBB dari tahun 2018,” Paparnya.

Arif mengatakan, Di tahun 2019 terdapat penambahan SPPT sebanyak 1.895 dari 51.272 SPPT tahun 2018 menjadi 52,935 tahun 2019 yang tentu menjadi tantangan kita dalam mencapai realisasi tersebut dan kenaikan target PBB-P2 tahun 2019 dikarenakan telah di sesuaikannya Zona Nilai Tanah yang sudah mendekati harga kondisi saat ini.

“Perlu kita ketahui bahwa  ZNT ini pertama kali dilaksanakan sejak tahun 2002, harapannya di tahun 2019 kami akan meningkatkan pelayanan untuk Pajak BPHTB, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan menerapkan sistem SPTPD online yang saat ini sedang masa uji coba/penyempurnaan agar dapat mengatasi permasalahan-Permasalahan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Diakhir acara dilakukan pemukulan gong dan pembayaran PBB diawali oleh Walikota Metro yang diikuti oleh Sekertaris Daerah Kota Metro atas Rumah Dinas yang ditempati.

Gebyar Komunitas Kreatif Kota Metro di Nuwo Intan

Pemerintah Kota Metro melalui Disporapar (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata) Kota Metro menyelenggarakan Gebyar Komunitas Kreatif Kota Metro di Nuwo Intan, Sabtu (23/03/19).

Acara ini dihadiri oleh Assisten ll Kota Metro, Kepala OPD se-Kota Metro, para Komunitas dan Tamu undangan.
Dalam laporannya, Yerri Ehwan selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menyampaikan, acara ini digelar guna mewujudkan visi Kota Metro untuk mewujudkan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pembangunan dan Partisipatif.
“Yang di dalamnya Pemerintah daerah memiliki suatu kewajiban untuk mengembangkan usaha mikro, menengah, serta memperkenalkan Nuwo Intan sebagai pusat oleh-oleh khas Metro. Dimana Kota Metro dipandang cocok untuk pengembangan UMKM, yang di dalamnya terdapat hasil kreativitas masyarakat Kota Metro, berupa mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kuliner dan produk hasil karya sendiri,” terang Yerri.
Tambahnya, Yerri mengatakan pada momentum ini akan dilakukan secara kolaborasi, yang dibantu sekaligus menampilkan dari para komunitas (Band, Sulap dan Stand Up Comedy).
Sedangkan dalam sambutan Assisten ll Prayetno, sekaligus membuka acara secara resmi menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Metro kami mengapresiasi kepada Kepala Dinas Disporapar yang sudah mengadakan acara ini, dengan dibantu oleh para Komunitas di Kota Metro.
“Dan mudah-mudahan acara ini tidak hanya sampai pada acara seremonial, namun berlanjut karena untuk meramaikan tempat ini di mulai dari kita sendiri. Kami berharap melalui kegiatan ini perekonimian Kota Metro akan semakin berkembang. Terimakasih kepada seluruh masyarakat terutama sponsorship yang sudah ikut memeriahkan acara ini,” tutup Prayit.

Pembahasan Rancangan Perwali tentang Tatacara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) mengadakan Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tatacara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak, yang berlangsung di OR Setda Kota Metro, Kamis (21/03/2019).

Pada rapat ini dihadiri Herman Sismono selaku tim teknis Pemerintah Kota Metro, Kepala OPD terkait, Kabag Hukum Kota Metro dan perwakilan Kantor Pajak KPP Pratama Kota Metro. Kegiatan ini terkait pembahasan Perwali dalam rangka pencegaha aksi Korupsi, dimana pada tahun 2018 lalu Pemkot Metro telah melakukan MoU dengan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu.

Berdasarkan Sekretaris Dinas PMPTSP Kota Metro mengatakan, maksud dari pembentukan Perwaturan Walikota (Perwali) ini sebagai pedoman dalam pelayanan konfirmasi status wajib pajak. Dengan tujuan mengoptimallisasikan dana bagi hasil pajak dan meningkatkan keputusan wajib pajak.

“Dalam rapat ini juga kita akan membahas mengenai ruang lingkup Perwali yang meliputi, jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP dan tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak,” ujar Sekretaris Dinas PMPTSP.

Lanjutnya, ia menyampaikan jenis layanan publik tertentu yang dilakukan keterangan status wajib pajak meliputi, Izin usaha perdagangan, izin usaha hiburan, izin mendirikan bangunan fungsi usaha, izin usaha restoran, izin trayek, izin usah perikanan.

“Selain itu, kita juga akan membahas mengenai Perwali Metro No. 17 Tahun 2018 tentang pendelegasian kewenangan Walikota di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP. Maksud dari pendelegasian kewenangan untuk, mengatur dan memberikan kemudahan peyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang didelegasikan oleh Walikota kepada Kepala Dinas,” terangnya. (sr/yn)