Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dulunya BKD mempunyai tugas,  menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian, serta melaksanakan tugas lain sesuai  dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah  menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan dan pemberhentian pegawai, mutasi dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dokumentasi dan informasi kepegawaian;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengadaan dan pemberhentian pegawai, mutasi dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dokumentasi dan informasi kepegawaian;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengadaan dan pemberhentian pegawai, mutasi dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dokumentasi dan informasi kepegawaian;
  4. Penyelenggaraan kesekretariatan badan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1    SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
  2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  3. Penatausahaan keuangan;
  4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
  5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.1.    Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pelaporan lingkup badan;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  3. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan meliputi : Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan perencanaan badan lainnya;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup dinas dan laporan badan lainnya;
  5. Membina penyelenggaraaan fungsi perencanaan dan pelaporan badan;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.1.2.   Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan penatausahaan keuangan dinas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penatausahaan keuangan lingkup badan;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  3. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin badan;
  4. Melaksanakan penatausahaan keuangan badan;
  5. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
  6. Menyusun laporan keuangan badan, meliputi; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan tahunan dan berkala, serta laporan keuangan lainnya;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.1.3.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian  lingkup badan;
  2. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
  3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan;
  4. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset badan;
  5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  6. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
  7. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
  8. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.2    BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas, Pelaksanaan pengadaan, pembinaan disiplin, pemberhentian, pensiun dan kesejahteraan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai menyelenggarakan  fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pengadaan dan pemberhentian pegawai;
  2. Penyiapan penyusunan formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
  3. Penyiapan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
  4. Penyiapan rencana pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  5. Penyelenggaraan penerimaan dan perubahan status Calon Pegawai Negeri Sipil;
  6. Penyiapan pelaksanaan Sumpah Pegawai Negeri Sipil;
  7. Penyelenggaraan Pembinaan Disiplin PNS;
  8. Menyiapkan bahan penyelesaian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil;
  9. Penyiapan penyelesaian administrasi kasus-kasus, penjatuhan hukuman disiplin, pemberian penolakan izin perkawinan/perceraian dan skorsing/pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL);
  10. Penyelesaian penerbitan surat izin/rekomendasi yang berkaitan dengan tugas kedinasan;
  11. Penyiapan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun;
  12. Penyiapan penyelesaian pemberhentian dan pensiun Pegawai;
  13. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
  14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.1    Sub Bidang Pengadaan dan Pembinaan Disiplin

Sub Bidang Pengadaan dan Pembinaan Disiplin mempunyai tugas, menyiapkan bahan pengadaan dan pembinaan disiplin pegawai, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengadaan dan pembinaan disiplin;
  2. Menyusun formasi kebutuhan Pegawai;
  3. Menyiapkan bahan rencana pengadaan, pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  4. Menyiapkan dan melaksanakan Sumpah Pegawai Negeri Sipil;
  5. Menyiapkan bahan pnyelesaian perubahan status Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  6. Menyiapkan bahan penyelesaian penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg);
  7. Menyiapkan bahan penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Harian Lepas (THL);
  8. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  9. Menyiapkan bahan pertimbangan penyelesaian administrasi kasus-kasus di bidang kepegawaian;
  10. Menyiapkan bahan penetapan penjatuhan hukuman disiplin bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Tenaga Harian Lepas (THL);
  11. Menyiapkan penerbitan surat izin/rekomendasi bahan penyelesaian pemberian/penolakan izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;
  12. Menyiapkan bahan penyelesaian skorsing/pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pemberhentian Tenaga Harian Lepas (THL) yang melakukan pelanggaran disiplin;
  13. Menyelesaikan penerbitan surat izin/rekomendasi yang berkaitan dengan tugas kedinasan (kecuali izin belajar Pegawai Negeri Sipil);
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.2.2     Sub Bidang Pemberhentian, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai

Sub Bidang Pemberhentian, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas, menyiapkan bahan pemberhentian, pensiun dan kesejahteraan pegawai, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pemberhentian, pensiun dan kesejahteraan;
  2. Menyiapkan bahan nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun;
  3. Menyiapkan bahan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
  4. Menyiapkan bahan usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;
  5. Menyiapkan bahan penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Menyiapkan bahan penetapan pensiun janda/duda;
  7. Menyiapkan bahan penetapan Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  8. Menyiapkan bahan penyelesaian administrasi pembayaran pensiun pertama;
  9. Menyiapkan bahan penyelesaian izin cuti Pegawai Negeri Sipil;
  10. Menyiapkan bahan usulan penerbitan Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu);
  11. Menyiapkan bahan penyelesaian Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (TASPEN);
  12. Menyiapkan bahan penyelesaian Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM);
  13. Menyiapkan daftar nominatif pegawai yang akan menerima tanda penghargaan dan bahan tanda penghargaan;
  14. Menyiapkan dan melaksanakan pemberina bantuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang purna bakti;
  15. Menyiapkan bahan pemberian asuransi kematian Pegawai Negeri Sipil;
  16. Menyiapkan bahan penyelesaian pemberian tunjangan cacat/kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan;
  17. Melakukan upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.3        BIDANG MUTASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas, penyiapan dan pelaksanaan mutasi, jabatan, kepangkatan/kenaikan gaji berkala dan pengembangan sumber daya aparatur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang mutasi dan pengembangan pegawai;
  2. Penyiapan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang potensial untuk pengangkatan promosi Jabatan Struktural dan Fungsional;
  3. Penyiapan penyelesaian pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional;
  4. Penyiapan Mutasi/alih tugas/ perpindahan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil;
  5. Penyiapan seleksi administrasi ujian dinas, ujian penyesuaian, pendidikan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil serta pendidikan ikatan dinas;
  6. Penyiapan penyelesaian kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3.1     Sub Bidang Mutasi dan Jabatan

Sub Bidang Mutasi dan Jabatan mempunyai tugas, menyiapkan bahan mutasi / alih tugas, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan dibidang mutasi dan jabatan;
  2. Menyiapkan bahan penyelesaian mutasi/alih tugas Pegawai Negeri Sipil;
  3. Menyiapkan bahan penyelesaian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional;
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.3.2     Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kepangkatan

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kepangkatan mempunyai tugas, menyiapkan bahan pengembangan sumber daya aparatur dan kepangkatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya aparatur dan kepangkatan;
  2. Menyiapkan rencana kegiatan ujian dinas dan ujian dinas penyesuaian, kegiatan seleksi tugas belajar, izin belajar dan pendidikan Ikatan dinas;
  3. Menyiapkan daftar nominative Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi ujian dinas, diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional, serta pendidikan ikatan dinas;
  4. Menyiapkan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi tugas belajar;
  5. Menyiapkan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan memperoleh kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
  6. Menyiapkan bahan penyelesaian kenaikan pangkat Pegawai negeri sipil;
  7. Menyiapkan bahan penyelesaian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.4        BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas, Penyusunan Program, Penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan penjenjangan, teknis dan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pelatihan pegawai;
  2. Penyusunan program diklat prajabatan, penjenjangan, teknis, fungsional dan pembekalan;
  3. Pelaksanaan analisis kebutuhan diklat;
  4. Penyusunan daftar calon peserta diklat dan penyiapan administrasi sarana dan prasarana diklat;
  5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat prajabatan, penjenjangan, teknis, fungsional dan pembekalan;
  6. Pelaksanaan administrasi pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan, teknis dan fungsional;
  7. Pelaksanaan koordinasi/konsultasi kediklatan ke provinsi dan pusat;
  8. Pelaksanaan penjajakan dan observasi lapangan kegiatan diklat;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4.1    Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Penjenjangan

Sub Bidang pendidikan dan latihan Penjenjangan mempunyai tugas, menyusun program kerja dan menyelenggarakan diklat prajabatan dan penjenjangan, menyiapkan administrasi sarana dan prasarana diklat penjenjangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan latihan penjejangan;
  2. Menyusun  dan menyiapkan program Diklat prajabatan dan penjenjangan;
  3. Melaksanakan diklat penjenjangan umum dan dasar;
  4. Melaksanakan seleksi calon peserta diklat penjenjangan;
  5. Menyusun dan menyiapkan kepanitiaan, penetapan peserta, pengajar, serta bahan diklat penjenjangan;
  6. Menyusun/menyiapkan buku panduan dan jadwal bagi peserta dan pengajar;
  7. Melakukan persiapan observasi lapangan atau penjajakan kegiatan diklat penjenjangan;
  8. Melaksanakan administrasi pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.4.2     Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis dan Fungsional

Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas, Menyusun program kerja dan menyelenggarakan diklat teknis, fungsional, orientasi dan pembekalan, kursus-kursus, pelatihan kerja (job training) dan penataran, menyiapkan administrasi sarana dan prasarana diklat teknis dan fungsional, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan latihan teknis dan fungsional;
  2. Menyusun dan menyiapkan program diklat teknis dan fungsional;
  3. Menyusun dan melaksanakan Orientasi dan Pembekalan, kursus-kursus, pelatihan kerja (job training) dan penataran;
  4. Melaksanakan seleksi calon peserta diklat teknis dan fungsional;
  5. Menyusun dan menyiapkan kepanitiaan, penetapan peserta, pengajar, serta bahan diklat teknis dan penjenjangan;
  6. Menyusun/menyiapkan buku panduan dan jadwal bagi peserta dan pengajar;
  7. Melakukan persiapan observasi lapangan atau penjajakan kegiatan diklat teknis dan fungsional;
  8. Melaksanakan administrasi pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  9. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan diklat teknis dan fungsional yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Metro;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

    3.5    BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas, melaksanakan pengumpulan, penataan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan data dan dokumentasi kepegawaian serta menyiapkan data dan informasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang dokumentasi dan informasi kepegawaian;
  2. Pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian secara lengkap, baik dan akurat;
  3. Penataan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi berkas kepegawaian;
  4. Penyiapan data dan informasi kepegawaian;
  5. Penyiapan daftar urut kepangkatan Pegawai negeri Sipil;
  6. Penyiapan laporan tentang keadaan dan biodata setiap Pegawai Negeri Sipil;
  7. Penghimpunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5.1    Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data kepegawaian secara lengkap, baik dan akurat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang data dan informasi kepegawaian;
  2. Menyiapkan rencana tentang format data dan informasi kepegawaian;
  3. Menyiapkan data informasi kepegawaian;
  4. Menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
  5. Menyiapkan instrument/formulir isian data pegawai;
  6. Mengumpulkan data kepegawaian (Pemutakhiran data);
  7. Menyiapkan bahan kelengkapan berkas kepegawaian bagi masing-masing Pegawai Negeri Sipil;
  8. Mengolah dan menganalisis data kepegawaian secara manual dan dengan system Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
  9.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.5.2     Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi Kepegawaian

Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi Kepegawaian mempunyai tugas, menyiapkan pelaporan dan dokumentasi kepegawaian dan pelaporan tentang keadaan Pegawai Negeri Sipil, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidangPelaporan dan Dokumentasi Kepegawaian;
  2. Menyiapkan bahan pelaporan dan dokumentasi kepegawaian yang meliputi pengadaan CPNS, kenaikan pangkat, gaji berkala, penerima tanda penghargaan, mutasi, pendidikan dan pelatihan, pensiun, dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian;
  3. Menyiapkan dan menyusun profil bidang kepegawaian;
  4. Menghimpun, menata dan memelihara file/dokumen pegawai;
  5. Menghimpun peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
  6. Menghimpun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.