Jumat Bersih Kelurahan Purwoasri

Pemerintah Kota Metro mengadakan kegiatan Jumat bersih yang berlangsung di Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Metro Utara, Jumat (19/07/2019).

Kegiatan Jumat bersih ini dihadiri Wakil Walikota Djohan, Staf Ahli Bidang II, Staf Ahli Bidang III, dan Asisten I Kota Metro, dilaksanakan sekitaran Jalan Cendrawasih, Jalan Komodo, Jalan Gelatik, serta Jalan Srintil.

Selain dilakukan pada setiap bulannya, kegiatan ini juga dimaksudkan dan dalam rangka persiapan Lomba Kelurahan Tingkat Regional Sumatera Selatan (Sumsel) yang akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2019.

Selain dilakukannya bersih-bersih di lingkungan Kelurahan Purwoasri, para rombongan yang dipimpin oleh Wakil Walikota melakukan peninjauan ke beberapa tempat, yang diantaranya Yayasan Majelis Ta’lim Dhiyaa’us Salafi dan ke Wisata Dam Raman.

Dalam penyampaiannya, Djohan yang didampingi kepala Lurah Purwoasri mengatakan bahwa, lokasi Wisata Dam Raman yang akan dijadikan titik lokasi tim penilaian lomba mendatang perlu adanya pembenahan.

“Pembenahan ini dapat kita lihat dari kekurangan di taman wisata seperti perahu dan pijakan kayu yang sudah lapuk. Untuk itu, saya tegaskan agar segera diperbaiki demi keamanan para pengunjung yang akan berwisata,” ungkapnya. (sr/tm/gt)

Pertemuan Nasional Kepala Dinas Kominfo se-Indonesia

Sekitar 240 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari kabupaten/kota dan provinsi melakukan Pertemuan Nasional se-Indonesia, yang difasilitasi oleh Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA. Forum tersebut bertajuk, Peran Kominfo Menyatukan Negeri, di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (11/07/2019).

Acara yang akan digelar selama 2 hari ini, dihadiri oleh Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Meidyatama Suryodiningrat, yang mengapresiasi sekaligus berharap dari kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang erat antara Lembaga Kantor Berita ANTARA, dengan para kepala Dinas Kominfo.

“Sehingga kedepannya mampu mengantisipasi banyaknya kabar hoax yang beredar di masyarakat. Dimana pada era digital, penyebaran berita hoax semakin marak dan menggunakan berbagai medium. Dengan adanya hubungan baik, informasi yang diterima terjamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Menurut Meidyatama, dengan adanya hubungan baik memiliki peran dan kemampuan yang sangat unik, guna memiliki jaringan biro dan koresponden yang luas, sehingga bisa mendapatkan informasi dari narasumber terpercaya.

Sedangkan dalam penyampaian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti, yang menyatakan bahwa pihaknya bersama LKBN ANTARA terus bergandengan tangan, untuk menyatukan negeri melalui informasi yang menggiring opini baik tentang pemerintah dan negara.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada LKBN ANTARA yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Diharapkan, kerjasama ANTARA dan Dinas Kominfo di daerah se-Indonesia semakin erat,” ujar Niken.

Sementara itu, Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis LKBN ANTARA, Hempi N. Prajudi,  memaparkan kegiatan ini bertemakan, Sosialisasi Komunikasi Media Terintegrasi. Salah satunya adalah berperan sebagai konsultan dan penyedia layanan terpadu komunikasi media (Integrated Media Communication Services).


“Oleh sebab itu, ANTARA dan Dinas Kominfo harus bersatu dan bersinergi. Dengan sinergi, peran Diskominfo dan ANTARA sebagai public relation negara dan pemerintah akan semakin kokoh dan dikenal oleh negara dan rakyat Indonesia,” tuturnya.

Di sisi lain, CEO Antara Digital Media yang sekaligus ketua pelaksana acara, Darmadi, berharap pertemuan para Kadis Kominfo se-Indonesia bisa membuka cakrawala baru bagi para pemangku kepentingan di daerah.

“LKBN ANTARA dengan dukungan layanan informasi publik Antara Digital Media dapat menjadi mitra strategis, dalam menyuarakan pencapaian dan prestasi suatu daerah ke kancah nasional maupun internasional,” ujar Darmadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu penggagas Pertemuan Nasional Kadis Kominfo Se-Indonesia, Haris Tome, menambahkan hajatan yang difasilitasi Perum LKBN ANTARA akan membahas tentang sinergi program Dinas Kominfo se-Indonesia.

“Langkah ini selain sebagai silaturahim, juga tentunya untuk memperkuat sinergitas antara pusat dan daerah, mempertegas tentang aspek organisasi dan kelembagaan serta mempertegas fungsi terkait pengelolaan data di daerah,” tegasnya. (Sr)

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Metro

Acara yang berlangsung di Aula BPKAD Kota Metro, menjadi saksi kerjasama sewa tanah antara Pemerintah Kota Metro dengan Masyarakat Kota Metro. Acara yang dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Metro, Assisten III, Kepala OPD Kota Metro, Kepala Inspektorat Kota Metro, Kabag Hukum dan Kabag Tapem, Camat dan Lurah se-Kota Metro serta Masyarakat Kota Metro selaku Calon Mitra Pemanfaatan dan Penyewa Aset Tanah Milik Pemkot Metro, Kamis (11/07/2019).

Dalam keterangan M. Supriadi selaku Kepala BPKAD Kota Metro menyampaikan laporan hasil temuan BPK dari tahun 2015-2018 bahwasanya, seluruh aset tanah eks belum adanya perjanjian antara kedua pihak yaitu, Pemerintah Kota Metro dengan penggarap, serta kontribusi dari aset tanah milik Pemda.

“Sedangkan jumlah aset tanah milik Pemerintah Kota Metro yang berpotensi dan bisa dimanfaatkan berjumlah 5 bangunan, 71 bidang tanah dengan luas total 688 M2. Sementara pada hari ini kita akan menandatangani perjanjian untuk 17 bidang tanah,” ungkap M. Supriadi.

Lanjutnya, M. Supriadi menjelaskan bahwa, dari jumlah 17 bidang tanah ini terdapat 21 penyewa dan total luas tanah yang akan dijanjikan 58.500 M2 . “Menurut perjanjian, biaya untuk kontribusi sewa 1 tahun sejumlah Rp. 11.991.000, dan bisa melalui sistem pembayaran diawal dan setelah panen,” paparnya.

Wakil Walikota Metro Djohan menyampaikan, yang namanya aset tanah jangan sampai ada tanah bongkor. Dari sekian jumlah aset tanah dan bangunan Pemerintah Kota Metro, persentase yang sudah dimanfaatkan baru 3% dari total aset tanah yang bisa disewakan.

Djohan juga menegaskan bahwa, jangan sampai ada image seolah-olah ada penjabat Lurah dan Camat yang bermain dengan menyewakan tanah atas pribadi. “Maka dari itu kami buat perjanjian yang berisikan penjelasan disetiap poin-poinnya sesuai kegunaan,” ujarnya.

Dalam akhir sambutan, Djohan meminta kepada Lurah dan Camat se-Kota Metro apabila ada aset yang belum terdata dan masih digunakan oleh masyarakat, untuk diberikan penjelasan dengan cara baik dan dapat dituntaskan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Metro.

“Melalui perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mewujudkan pembangunan di Kota Metro yang semakin maju dan berkembang,” tutup Djohan. (SR/Yd/Cv)

Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisonal Tingkat Provinsi Lampung

Pemerintah Kota Metro melakukan Verifikasi Lapangan tentang Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisonal Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kamis (04/07/2019).

Pada acara ini dihadiri oleh perwakilan tim Pengerak PKK Kota Metro, Tim Penilaian Kelola Asuhan Mandiri Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Sekretaris Camat Metro Timur, Ketua Tim Pembina Kecamatan Metro Timur, Ketua Tim Pembina Kecamatan Metro Utara, Lurah Yosorejo, Lurah Purwosari, Kepala Puskemas Yosodadi, dan Ketua IAI PC Metro.

Sekretaris Camat Metro Timur Ferry Handono menyatakan bahwa, penyelenggara asuhan mandiri kesehatan tradisional sebagai pendekatan keluarga sehat, serta dapat menjadi potensi yang sangat besar. Selain mendorong masyarakat untuk mandiri dalam memelihara kesehatannya, juga akan mengurangi konsumsi obat konvensional.

“Tak hanya itu, kegiatan pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) di kecamatan pada dasarnya sudah menjalin kemitraan lintas sektor seperti Dinas Ketahanan Pangan, TP PKK Kota Metro, TP PKK Kecamatan, Puskemas, sekolah dan mitra swasta lainnya yang tidak mengikat dan akan terus meningkatkan kerjasamanya,” ujarnya.

Tambahnya Ferry Handono, juga memberikan apresiasi dan rasa bangga atas upaya Kelompok Asuhan Mandiri Anggrek di kelurahan, khususnya Kelurahan Yosorejo dan  Kelurahan Purwoasri yang dipandang berprestasi dan mewakili Kota Metro dalam Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kelompok Toga dan Akupresur Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019.

”Dalam hal ini, saya mengharapkan jangan hanya sekedar berhenti pada penilaian ini saja, melainkan kegiatan ini berkelanjutan dan kesinambungan secara mandiri,” tutupnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Erla Andrianti, menyampaikan mengenai pelayanan Kesehatan Tradisional saat ini semakin diminati oleh masyarakat.

“Hal ini didukung oleh kekayaan alam dan budaya yang ada di Indonesia. Pelayanan kesehatan yang saat ini dapat dimanfaatkan dalam pemeliharaan kesehatan secara mandiri salah satunya adalah TOGA dan akupresur yang merupakan salah satu cara pengobatan tradisional,” kata Erla Andrianti.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan menurut Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) tahun 2010 sebesar 59,12% penduduk pernah mengonsumsi jamu, sebesar 95,60% dapat merasakan manfaatnya.

“Dari Riskesdas 2013 dan dalam 1 tahun terakhir sebesar 30,4% Rumah Tangga pernah memanfaatkan  pelayanan kesehatan tradisional. Jenis pelayanan kesehatan tradisional yang dimanfaatkan sebesar 77,8% dan ramuan sebesar 49,0%. Dalam upaya pengembangan kesehatan tradisional, pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat, agar masyarakat dalam melakukan perawatan kesehatan secara mandiri dan benar,” papar Erla Andrianti. (sr/ly/cv)

Pemerintah Kota Metro Peringati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang ke-23 tahun 2019

Pemerintah Kota Metro memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang ke-23 tahun 2019 pada Minggu ke-4 di Lapangan Hadimulyo Barat, Minggu (30/06/2019).

Pada kesempatan ini dihadiri oleh Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Ketua DPRD Kota Metro, Sekda Kota Metro, Kepala OPD se-Kota Metro, Ketua PKK Kota Metro, Ketua GOW Kota Metro, Ketua DWP Kota Metro, Camat, Lurah, dan para anggota LLI Kelurahan se-Kota Metro.

Berdasarkan sambutan Walikota Metro Achmad Pairin yang membacakan sambutan dari Menteri Sosial Republik Indonesia (RI) mengatakan, HLUN ke-23 yang bertepatan pada tanggal 29 Mei tahun 2019 lalu, telah membuktikan bahwa lanjut usia turut memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan kebangsaan.  Hal ini seperti peran DR. Radjiman Widyodiningrat sebagai pimpinan dan anggota sidang pertama BPUPKI, dengan usia paling sepuh dan mampu memberikan banyak pandangan dan pemikiran tentang dasar filosofi negara dalam sidang-sidang BPUPKI.

“Keberadaan dan kiprah beliau dalam peristiwa inilah, yang kemudian mencetuskan lahirnya Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN). Momentum ini juga sebaiknya menjadi pendorong kebersamaan antara generasi muda dan generasi lebih tua di seluruh tanah air Indonesia. Yang pada hakekatnya semua persoalan mampu terselesaikan secara bersama-sama, yang berlandaskan asas gotong royong sebagai karakter budaya bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lanjutnya, Pairin membeberkan jumlah Lanjut Usia yang berumur lebih dari 60 tahun berkisar 24 juta jiwa sesuai dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2018. Dan terdapat kurang lebih 2 juta orang diantaranya berkategori bedridden atau tidak dapat beraktivitas lagi. Mengingat angka ini sangat besar dan sering bertambah, maka berbagai upaya Pemerintah meningkatkan pelayanan terhadap warga lanjut usia untuk terus dikembangkan.

“Maka dari itu, melalui peringatan HLUN ini kita berharap, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat lebih berperan aktif dalam mewujudkan lanjut usia yang mandiri. Yang tidak bergantung kepada orang lain dan dapat menjadi teladan, untuk menjunjung tinggi martabat para Lanjut Usia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh anggota masyarakat Lanjut Usia yang pada hari ini merayakan HLUN ke-23 tahun 2019,” ujar Pairin dalam sambutan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang K.

Usai sambutan Walikota Metro, acara yang bertemakan Lanjut Usia Mandiri, Maju dan Sejahtera ini dilanjutkan dengan pengundian hadiah berupa 5 sepeda gunung dan hadiah hiburan lainnya oleh para pejabat setempat kepada anggota LLI Kota Metro. (Sr/Ian)

Rapat Paripurna Tentang Penyampaian 4 Raperda Kota Metro

DPRD Kota Metro mengadakan Rapat Paripurna yang membahas mengenai, penyampaian 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Metro oleh Walikota Metro yang berlokasi di Lantai II DPRD Kota Metro, Jumat (28/06/2019).

Dalam penyampaian 4 Raperda yang diantaranya, Raperda Kota Metro tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, Raperda Kota Metro tentang sistem kesehatan daerah, Raperda Kota Metro tentang pengelolaan air limbah domestik, Raperda Kota Metro tentang perubahan atas Perda Kota Metro 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro. Rapat ini juga dihadiri oleh 18 anggota dewan dari 25 anggota.

Berdasarkan penyampaian Walikota Metro Achmad Pairin  mengatakan, penyampaian ini merupakan salah satu pertanggungjawaban dalam memenuhi amanat konstitusi APBD 2018, yang telah mengalami audit oleh BPK RI, dalam kurun waktu 3,5 bulan dan ditambah audit dari Inspektorat selama 3 minggu. Dalam hal ini Kota Metro telah mendapatkan WTP yang ke-9 secara berturut turut.

Dalam laporan rancangan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 memuat 6 jenis laporan keuangan pokok yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional neraca, dan laporan perubahan ekuitas catatan atas laporan keuangan.

“Pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 melalui laporan realisasi anggaran target pendapatan sebesar 869,4 miliar, penerimaan pendapatan tahun 2018 sebesar 850,8 miliar atau terealisasi sebesar 97,87%.  Anggaran ini terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 132,2 miliar dari target sebesar 142 miliar atau 94,26%. Sementara pendapatan transfer terealisasi sebesar 699,1 miliar, yang ditargetkan sebesar 713,5 miliar atau sebesar 9 7,88%,” ungkap Pairin.

Lanjutnya,  adapun total realisasi belanja pada laporan realisasi anggaran tahun 2018 adalah sebesar 870,1 miliar dari anggaran sebesar 974,2 miliar atau terealisasi sebesar 89,31%, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

“Berdasarkan perbandingan total Realisasi Pendapatan sebesar 850,8 miliar dan total realisasi belanja sebesar 870,1 miliar pada tahun 2018, maka terjadi defisit sebesar 19,3 miliar.  Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan netto sebesar 104,8 miliar yang berasal dari Silpa tahun 2017 dan penerimaan kembali piutang pinjaman lunak bergulir. Maka pada laporan realisasi anggaran tahun 2018 diperoleh nilai Silpa sebesar 85,5 miliar. Sedangkan nilai Silpa pada kas daerah sebesar 83,4 miliar,” terang Pairin.

Tambahnya, Pairin mengungkapkan bahwa, Saldo awal kas pada 1 Januari 2018 sebesar 106,33 miliar, sedangkan nilai penurunan kas secara keseluruhan pada tahun 2018 sebesar 20,7 miliar .

“Yang berarti arus kas yang masuk selama tahun 2018 lebih kecil dibandingkan arus kas keluar. Sehingga saldo akhir kas daerah Pemerintah Kota Metro per 31 Desember 2018 sebesar 85,5 miliar. Nilai saldo akhir pada laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih sama dengan Silpa pada laporan realisasi anggaran,” terang Pairin.

Sedangkan itu, Pairin juga menyebutkan sampai dengan 31 Desember 2018 nilai total aset Pemerintah Kota Metro sebesar 2,8 Triliun, yang terdiri dari aset lancar sebesar 187,5 miliar, investasi jangka panjang sebesar 14,1 miliar, aset tetap sebesar 2,5 triliun dan aset lainnya sebesar 89,9 miliar.

“Untuk membahas Raperda Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa, kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mengedepankan kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut,” ujar Pairin.

Sementara Raperda Kota Metro tentang pengolahan air limbah domestik, yang dipengaruhi peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan pemukiman tanpa diiringi pengolahan air limbah yang baik, akan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan di Kota Metro.

“Untuk itu diperlukan arah landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan air limbah domestik, sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di Kota Metro. Maka diperlukan peraturan sebagai konsep pembangunan Kota Metro yang berkelanjutan untuk mewujudkan visi Kota Metro,” katanya.

Kemudian untuk Raperda perubahan atas Perda Nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro,  Walikota Metro akan membentuk organisasi perangkat daerah, dimana urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah, menjadi kewenangan daerah yang terjadi atas urusan wajib dan urusan pilihan. (Sr/Cv)