Rakor Pemerintah Kota Metro Bulan September

Rapat Koordinasi (Rakor) Bulan September Pemerintah Kota Metro dihadiri Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Sekda Kota Metro, Para Staf Ahli, Para Asisten dan Kepala OPD se-Kota Metro, yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Senin (09/09/19).

Adapun penyampaian dari instansi vertikal meliputi KPU bahwa Pemilihan Kepala Daerah akan diadakan pada tanggal 23 Desember 2020, BULOG menyatakan stok beras ada 21.000 ton dan diperkirakan cukup sampai akhir tahun, Kementerian Agama melaporkan bahwa rombongan jemaah Haji Kota Metro telah kembali, namun diantara jemaah tersebut, ada satu jemaah yang terjangkit virus Flu Babi, virus ini tidak berbahaya namun mudah menular, dikarenakan 10% penderita meninggal dunia. Selanjutnya, PLN juga menyampaikan bahwa akan diadakan pemasangan listrik gratis untuk warga tidak mampu, yang persyaratannya seperti KTP dan surat keterangan tidak mampu.

Pada kesempatannya, Walikota Metro Achmad Pairin juga menanggapi bahwa Dinas Kesehatan harus melakukan tindakan sehingga virus flu babi yang diderita jemaah haji tersebut tidak membawa dampak yang lebih buruk lagi bagi penderita. Sedangkan, untuk program yang akan dijalankan oleh PLN, Walikota berharap para Lurah dapat mendata warga yang tidak mampu dan belum memiliki listrik agar bisa ditindaklanjuti. “Saya pun meminta, agar Dinas terkait dapat menata pedagang di Lapangan Samber, khususnya pedagang duren yang saat ini masih belum tertata, sehingga perlu tindakan tegas agar segera ditata demi keindahan Kota Metro,” ucap Pairin.

Wakil Walikota Metro Djohan pun  menyampaikan bahwa akan segera dilakukan pelebaraan atau pembenaran ruas jalan yang berada di lampu merah dekat tempat pemakaman umum Mulyojati, dikarenakan terjadi antrian yang cukup panjang sehingga tertutupnya jalan menuju pasar Margorejo saat lampu merah.

Dan pada kesempatannya, Bidang Umum Asisten III Misnan menyampaikan laporan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan pelaksanaan sewa tanah aset pemerintah, bahwa masih banyak warga yang menolak untuk menyewa tanah. Misnan meminta agar setiap Lurah melakukan mediasi dan sosialisasi kepada warga daerahnya terkait penyewaan tanah tersebut.