Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisonal Tingkat Provinsi Lampung

Pemerintah Kota Metro melakukan Verifikasi Lapangan tentang Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisonal Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kamis (04/07/2019).

Pada acara ini dihadiri oleh perwakilan tim Pengerak PKK Kota Metro, Tim Penilaian Kelola Asuhan Mandiri Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Sekretaris Camat Metro Timur, Ketua Tim Pembina Kecamatan Metro Timur, Ketua Tim Pembina Kecamatan Metro Utara, Lurah Yosorejo, Lurah Purwosari, Kepala Puskemas Yosodadi, dan Ketua IAI PC Metro.

Sekretaris Camat Metro Timur Ferry Handono menyatakan bahwa, penyelenggara asuhan mandiri kesehatan tradisional sebagai pendekatan keluarga sehat, serta dapat menjadi potensi yang sangat besar. Selain mendorong masyarakat untuk mandiri dalam memelihara kesehatannya, juga akan mengurangi konsumsi obat konvensional.

“Tak hanya itu, kegiatan pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) di kecamatan pada dasarnya sudah menjalin kemitraan lintas sektor seperti Dinas Ketahanan Pangan, TP PKK Kota Metro, TP PKK Kecamatan, Puskemas, sekolah dan mitra swasta lainnya yang tidak mengikat dan akan terus meningkatkan kerjasamanya,” ujarnya.

Tambahnya Ferry Handono, juga memberikan apresiasi dan rasa bangga atas upaya Kelompok Asuhan Mandiri Anggrek di kelurahan, khususnya Kelurahan Yosorejo dan  Kelurahan Purwoasri yang dipandang berprestasi dan mewakili Kota Metro dalam Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kelompok Toga dan Akupresur Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019.

”Dalam hal ini, saya mengharapkan jangan hanya sekedar berhenti pada penilaian ini saja, melainkan kegiatan ini berkelanjutan dan kesinambungan secara mandiri,” tutupnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Erla Andrianti, menyampaikan mengenai pelayanan Kesehatan Tradisional saat ini semakin diminati oleh masyarakat.

“Hal ini didukung oleh kekayaan alam dan budaya yang ada di Indonesia. Pelayanan kesehatan yang saat ini dapat dimanfaatkan dalam pemeliharaan kesehatan secara mandiri salah satunya adalah TOGA dan akupresur yang merupakan salah satu cara pengobatan tradisional,” kata Erla Andrianti.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan menurut Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) tahun 2010 sebesar 59,12% penduduk pernah mengonsumsi jamu, sebesar 95,60% dapat merasakan manfaatnya.

“Dari Riskesdas 2013 dan dalam 1 tahun terakhir sebesar 30,4% Rumah Tangga pernah memanfaatkan  pelayanan kesehatan tradisional. Jenis pelayanan kesehatan tradisional yang dimanfaatkan sebesar 77,8% dan ramuan sebesar 49,0%. Dalam upaya pengembangan kesehatan tradisional, pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat, agar masyarakat dalam melakukan perawatan kesehatan secara mandiri dan benar,” papar Erla Andrianti. (sr/ly/cv)

Walikota Metro Hadiri RAKERNAS APEKSI XIV Tahun 2019 di Semarang

Walikota Metro Achmad Pairin didampingi jajaran Disporapar Kota Metro menghadiri  rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XIV tahun 2019 di Kota Semarang, pada Selasa (02/07/2019).

Foto : Humas Protokol

Tema besar RAKERNAS APEKSI 2019 ini adalah penguatan alokasi anggaran pemerintah daerah guna mendukung  kemandirian daerah dalam rangka mengimplementasi pelaksanan otonomi daerah di Indonesia. Turut menjadi pemateri dalam Rakernas kali ini Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri PANRB Syafruddin.

Menurut Kepala Disporapar Kota Metro Tri Hendriyanto, “Delegasi Kota Metro sudah mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung selama lima hari terhitung 2-6 Juli 2019. Delegasi Kota Metro juga akan menampilkan pawai budaya yang dimana Walikota Metro ikut menjadi peserta pawai budaya,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah pusat serta ucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah kota dalam pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019 yang berjalan dengan demokratis, aman dan mencapai tingkat partisipasi yang tinggi.

Ia juga menyebutkan empat hal yang harus diperhatikan dalam pertumbuhan otonomi daerah, yaitu kreativitas dan inovasi yang berbasis kearifan lokal setiap daerah, dukungan infrastruktur yang telah bertumbuh pesat harus dimanfaatkan oleh seluruh pemerintahan kota, sinergitas pemerintahan kota melalui Apeksi akan berdampak positif bila disinergikan pemerintah, serta kota harus bisa mempertahankan identitas diri. (Dk)