Sosialisasi dan Pelatihan e-SIKAM

Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Surat Elektronik (e-SIKAM) di Lingkungan Pemerintahan Kota Metro, yang di selenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, bertempat di Gedung TMII Kota Metro, Selasa (04/12/2018).

Acara dihadiri Sekertaris Diskominfo I Putu Ganepo, yang sekaligus membuka acara pembukaan Sosialisasi dan Pelatihan e-SIKAM, yang di hadiri 63 peserta pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja, dengan surat elektronik.

”Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah datang untuk sosialisasi dan pelatihan. Dimana tujuan giatan ini, agar dapat meningkatkan kuliatas kerja. Pada zaman serba elektronik yang kian pesat perkembangannya, maka di adakannya pelatihan seperti ini supaya dapat bersaing dengan berkembangan zaman. Semoga pembelajaran dapat mendapat ilmu yang bermanfaat dan berguna,” terangnya I Putu Ganepo.

Tambahnya Putu mengatakn Surat Elektronik atau e-SIKAM dapat mempermudah dalam hal surat menyurat, supaya para peserta dapat memahami tentang Surat Elektronik, agar kinerja lebih efaktif dan efisien.

Pemkot Metro Terima Izin Tetap Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Metropolis

Koordinator Bidang Perizinan KPID Provinsi Lampung menyerahan Izin Tetap Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Metropolis dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kota Metro. Peyerahan tersebut berlangsung di Aula Pemda Kota Metro (04/12).

Izin penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Metropolis memiliki nama badan hukum LPPL Radio Metropolis dengan jenis lembaga penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

M Iqbal Rasyid, selaku Koordinator Bidang Perizinan KPID Provinsi Lampung, menjelaskan masa berlaku izin penyelenggaraan penyiaran berlaku selama 5 tahun terhitung dari 30 Mei 2018 s.d 29 Mei 2023. “Izin Penyelenggaran Penyiaran berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku izin berakhir”, terangnya.

Walikota Metro Achmad Pairin, dalam arahannya menyikapi masalah radio agar dapat menyusun program rencana. Ia berharap Radio Metropolis 91,3 FM dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan memberikan informasi sehat kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, Farida, menambahkan Radio Metropolis juga dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Metro guna memberikan informasi melalui siaran radio.

Rakor Pemerintah Kota Metro Bulan Desember

Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan Pemerintah Kota Metro, di Aula Pemda Kota Metro, Selasa (04/12). Rakor Bulan Desember tersebut dihadiri oleh Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Sekda Kota Metro, Staf Ahli Walikota dan Asisten Sekda Kota Metro, Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Metro, Instansi Vertikal, Camat dan Lurah se Kota Metro.

Sekda Kota Metro, A. Natsir AT yang selaku moderator, menyampaikan ada beberapa PR dari hasil rakor bulan sebelumnya dari instansi vertikal salah satunya adalah terkait banyaknya pelanggan PLN yang menunggak, dan tanah yang belum bersrtifikat. Natsir ingin di tahun 2019 untuk Kota Metro 100% tanah harus bersertifikat. “Saya meminta lurah camat turun kebawah di lingkungan masyarakat untuk mendata”.

Dalam rakor juga membahas mengenai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), bahwasanya PLID tersebut perlu informasi dan data terbaru dari di setiap OPD. “Diketahui bahwa PLID memiliki web, untuk itu diperlukan informasi dari setiap OPD, dan saya meminta dimasing-masing OPD memiliki petugas untuk dapat menginput informasi tersebut ke web”, jelas Natsir.

Sementara itu didalam rakor, Walikota Metro Achmad Pairin, menyikapi masalah radio agar dapat menyusun program rencana. Lanjutnya ia mengharapkan, baik dari OPD di Lingkungan Pemkot Metro maupun dari instansi vertikal agar rakor yang akan datang dapat tetap untuk hadir dan memberikan masukan-masukan, khsususnya terkait dangan pelayanan publik.

Wakil Walikota Metro, Djohan menambahkan, dalam rakor mengenai sampah pasar agar menjadi perhatian bersama, dan untuk mengenai parkir agar instansi terkait dapat mendata berapa titik parkir dan retribusi parkir.

“Saya harap, instansi terkait dapat mengoptimalkan petugas kebersihannya, baik itu hari kerja maupun hari libur.” Jelas Djohan.