Diskominfo Adakan Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID)

Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro mengadakan sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi ( PLID) di lingkungan Pemerintah Kota Metro, yang berlangsung di Barokah Meeting Point (BMP), Selasa (04/09/2018).

Sosialisasi dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro A. Natsir, dengan menghadirkan Narasumber Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung A. Chrisna Putra dengan materi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi / Permendagri No. 3 tahun 2017, dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan dengan materi Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Walikota, Asisten III, Kepala dan Sekretaris OPD se- Kota Metro, Sekretaris Badan se- Kota Metro, Sekcam se- Kota Metro, Wakil Direktur RSUD, dan para Peserta sosialisasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro A. Natsir dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggarannya sosialisasi PLID di Kota Metro, dengan harapan setiap Peserta yang mengikuti sosialisasi bisa menerapkan dengan baik ilmu yang diperolehnya dalam dunia kerja.

Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa pemberlakuan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010, merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang tersebut sudah mempunyai landasan hukum terhadap hak setiap Orang, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6, 7 dan 8 Permendagri No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota,  Tugas dan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Dan untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID, maka dibentuk Badan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah,” jelas A.  Natsir.

Ketentuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut diharapkan dapat menyusun Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dan hak publik atas informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi dengan baik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro Farida dalam sambutannya mengatakan, bahwa maksud penyelenggaraan sosialisasi adalah untuk memberikan penjelasan tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Mekanisme Permohonan Informasi Publik, dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sementara tujuannya yakni untuk mendorong terwujudnya implementasi Undang-undang  Keterbukaan Informasi Publik secara efektif, memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan informasi publik, serta meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Metro, sehingga akan tercapai layanan informasi publik yang berkualitas.

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / PPID dapat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, dan menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Kota Metro,” papar Farida.

Kemudian untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan pelayanan, PPID pembantu dapat membentuk Struktur Organisasi PLID Perangkat Daerah di masing- masing OPD / Badan Publik,  dengan ketentuan menggunakan anggaran tersendiri.

Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung A. Chrisna Putra dalam materinya disampaikan, bahwa kebebasan dan keterbukaan Informasi merupakan anugerah yang diharapkan banyak pihak. Dalam iklim Demokrasi kini ditandai dengan adanya kebebasan berkehendak, berserikat, berkumpul dan keterbukaan dalam pelbagai informasi publik, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit Demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama, sehingga dapat mendorong akses publik terhadap informasi secara luas dan memberikan langkah bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan secara strategis.

“Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pelaksanaan PPID yang diaplikasikan dalam PLID,” terangnya.

Dan terkait siapa yang berhak memperoleh informasi meliputi Orang, Kelompok Orang, Badan Hukum, Badan Publik lainnya, Wartawan, dan LSM.

Mengenai Peserta sosialisasi terdiri dari seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, dan Bidang Pendukung Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Kota Metro, dengan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Metro No : 566/kpts/d-13/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Pemkot Metro Pantau Proyek Pembangunan Gedung MCC Kota Metro

Dalam rangka memastikan kelancaran pekerjaan pembangunan, Walikota Metro Achmad Pairin didampingi oleh Wakil Walikota Metro Djohan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, melakukan peninjauan Proyek Pembangunan Gedung MCC Kota Metro, Selasa (04/09/18).

“Proyek pekerjaan yang ditinjau hari ini, menunjukkan progres yang baik. Namun demikian, saya tetap meminta kepada para pekerja untuk bekerja maksimal dan sesuai waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.

“Saat ini pembangunan gedung MCC masih dalam tahap pembangunan blasman, dan lantai pertama, namun target kita bersama bulan September lantai 2 sudah dalam tahap pengecoran juga,” ucap Walikota Metro.

Dalam peninjauan itu juga, Wakil Walikota Metro Djohan melihat langsung secara detail pekerjaan. “Cor- coran dag, lantai beton harus kokoh, jangan sampai ada kejadian bangunan roboh pada jangka yang pendek, sehingga itu dapat merugikan pihak pemborong sendiri,” tegasnya.

Pembukaan Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Pelajar Walikota Cup

Walikota Metro Achmad Pairin membuka kejuaraan Pencak Silat Tingkat Pelajar SD/MI, MTS/SMP dan SMA/SMK Walikota Cup Kota Metro – Lampung  Tahun 2 018, dengan tema “Raih Prestasi dengan Sportifitas”, Selasa (04/09/18).

Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Yosomulyo tersebut dibuka langsung oleh Walikota Metro Achmad Pairin dengan cara memukul gong secara simbolis oleh Wakil Walikota Metro Djohan, Ketua IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Kota Metro  Tisma Yeti dan Pembukaan gelanggang dengan memberikan golok secara simbolis kepada Walikota Metro sebagai tanda dibukanya kegiatan kejuaraan pencak silat.

Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dalam laporannya menyampaikan, kejuaraan pencak silat tingkat pelajar ini diikuti oleh 178 atlet putra putri dari tingkat SD/MI, MTS/SMP dan SMA/SMK di Kota Metro.

Ada pun tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai tali silaturahmi antar atlet pengurus se Kota Metro dan Provinsi Lampung serta sebagai tolak ukur dari pencak silat yang ada di Lampung. “Ciptakan atlet handal, sehingga Kota Metro akan lebih maju dan dapat mewakili Lampung pada event Nasional,” harapnya.

Walikota Metro Achmad Pairin dalam sambutannya mengharapkan bahwa, kejuaraan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan apresiasi kepada IPSI serta Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Metro karena mampu merancang  kejuaraan pencak silat tingkat pelajar SD/MI, MTS/SMP dan SMA/SMK.

“14 mendali emas telah diraih Indonesia pada ASEAN Game, jadi mari kita pacu semangat. Karena olahraga  pencak silat merupakan sarana bela diri, bukan untuk sarana memacu permusuhan,” jelas Achmat Pairin.

Kemenpan RB Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Metro

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan(SAKIP) Pemerintah Kota Metro, yang dilakukan di Novotel Bandar Lampung, Senin (03/09/18).

Kegiatan yang diikuti 20 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Metro tersebut,  guna membantu mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan instansi pemerintah dengan sasaran penggunaan anggaran akan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

Terlebih itu, tujuan utama kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi, agar proses perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan. Serta peranan pimpinan untuk melakukan monitoring dan pengendalian, sehingga perencanaan akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan selama ini.