Pengangkatan dan Mutasi Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemkot Metro

Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Kota Metro melaksanakan pemberhentian, pengangkatan dan mutasi guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, Selasa (10/07/2018) bertempat di Aula Pemda Kota Metro.

Adapun PNS fungsional guru yang dikukuhkan sebagai Kepala Sekolah berjumlah 57 orang dengan rincian Kepala SMP berjumlah 10 orang dan Kepala SD berjumlah 47 orang. Akan tetapi pada saat Pengukuhan ada 2 orang Kepala SD Negeri yang tidak dapat hadir dikarenakan izin yakni Kepala SD Negri 1 Metro Barat serta Kepala SD Negri 5 Metro Barat.

Walikota Metro Achmad Pairin mengapresiasi dan menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini. “Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi atas usaha kita bersama, dalam rangka memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Metro,” ujar Pairin.

Pairin juga mengingatkan kepada Kepala Sekolah yang baru saja dikukuhkan, agar bertindak sesuai aturan yang berlaku. “Tauladanilah Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan dengan semboyan nya; Ing ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani,” ucapnya.

Setelah sumpah yang telah dibacakan oleh Walikota Metro yang diikuti oleh 57 orang, maka dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan pemberian ucapan selamat.

Sosialisasi Forum Anak Kota Metro

Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPP dan KB) Kota Metro mengadakan sosialisasi forum anak Kota Metro tahun 2018, berlangsung di Lec Kartika Kota Metro, Selasa (10/7/2018).

Berdasarkan laporan ketua pelaksana, Juni Kuswati melaporkan bahwa, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi antara Lurah, Camat, dunia usaha dan OPD terkait dalam mendukung keberadaan forum anak baik di Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Metro.

“Meningkatkan fungsi dan peran pengurus forum anak sebagai pelopor dan pelapor dalam proses pembangunan. Meningkatkan fungsi dan peran serta sekolah, guna mendukung keberadaan forum anak Kota Metro,” ungkapnya.

Tambahnya, Juni Kuswati memaparkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini berjumlah 70 orang terdiri dari, Camat 5 orang, Lurah 22 orang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 8 orang, perwakilan sekolah 4 orang, pengurus forum anak Kelurahan dan Kota Metro 26 orang.

Sementara dalam sambutan Asisten I Ridhwan mengatakan, apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan mengucapkan selamat datang kepada narasumber dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung atas kesediannya untuk hadir dan menjadi narasumber dalam kegiatan forum anak Kota Metro.

“Harapan kami melalui kegiatan ini dapat menambah wawasan dan memberikan masukan serta, meningkatkan motivasi kita semua untuk bersama-sama meningkatkan mutu kehidupan anak-anak di Kota Metro dan di Provinsi Lampung pada umumnya,” kata Ridwan.

Dengan itu, Ridhwan menambahkan bahwa, peran Pemerintah Kota Metro dalam menjamin terpenuhinya hak anak, dengan memfasilitasi terbentuknya forum anak di setiap Kelurahan dan Kecamatan.

“Selain itu, upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran dan fungsi forum anak Kota Metro, dalam rangka mewujudkan Kota Metro sebagai Kota layak anak. Oleh karena itu hadiri yang hadir diharapkan paham dan mengerti tentang forum anak,” ungkapnya.

Diakhir sambutan, Ridwan menegaskan kembali kepada para peserta, untuk dapat mengikuti kegiatan ini, serta mensosialisasikan dan mengimplementasikan masalah Perlindungan Anak ini kepada keluarga terdekat dan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. “Sehingga masalah Perlindungan Anak dapat tersosialisasikan dengan lebih baik di tengah-tengah masyarakat,” tutup Ridhwan.

Jawaban Walikota Metro Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro

DPRD Kota Metro menggelar sidang tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, terhadap penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Dan jawaban Walikota Metro Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, Senin (9/7/2018) di Lantai II DPRD Kota Metro.

Sidang kali ini dihadiri oleh Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Ketua DPRD, Anggota Fokorpimda, Asisten dan Staf Ahli, dan Kepala OPD se-Kota Metro. Tak luput dihadiri 17 anggota dari 25 anggota dewan DPRD Kota Metro, yang sebelumnya telah mengalami kemunduran waktu selama 85 menit yang telah dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB.

Walikota Metro Achmad Pairin dalam rapat menyampaikan, jawaban yang diawali dengan Fraksi Gerindra,  yang membasa atas LHP BPK RI telah dilakukan tindak lanjut oleh Inspektorat Kota Metro. Sedangkan mengenai status hukum Metro Mega Mall masih tercatat sebagai  milik Pemerintah Kota Metro.

“Sedangkan yang berkaitan dengan kondisi pasar yang terkesan kumuh, hal ini akibatkan kurangnya container sampah. Untuk menyikapi hal ini, TA  2018 telah dianggarkan 1 container untuk mencukupi kebutuhan pasar tersebut,” ungkap Pairin.

Kemudian terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Golkar. PAD yang tidak mencapai target tersebut diakibatkan karena adanya kebijakan yang telah diambil, seperti adanya penghentian penyewaan pada retribusi pemakaian.

Lebih lanjut Pairin, menanggapi masukan dan kritikan dari Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan, mengenai pemanfaatan SILPA anggaran tahun 2017 sejumlah Rp. 106,33 Miliar. Dimana SILPA tersebut telah dianggarkan kembali kepada kegiatan yang sebelumnya tertunda.

“Dan rencana penggunaan ini masih dalam proses pembahasa TAPD terhadap rancangan APBD perubahan Tahun Anggaran 2018. Dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan yang pokok dan mendesak,” jelas Pairin.

Pada akhir penyampaiannya, Pairin mengharapkan kegiatan ini mampu memberikan masukan untuk tahun kedepan. “Dan jawaban ini mungkin belum maksimal, namun hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada intinya,” tutup Pairin.